Surakarta (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI memperkuat kolaborasi dengan Dewan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dilansir dari laman
Kemendikdasmen, kerja sama ini mencakup pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan kebutuhan guru, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pendidikan 2026 di Surakarta, Jawa Tengah, pada 20 Oktober 2026.
Rakernas yang mengusung tema "Memperkuat Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan bagi Semua" tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi kebijakan, bertukar gagasan, serta merumuskan rekomendasi guna menjawab berbagai tantangan pendidikan.
Abdul Mu'ti menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat membutuhkan kemitraan yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam hal ini, Dewan Pendidikan berperan memberikan masukan dan gagasan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan.
"Penyediaan layanan pendidikan berkualitas untuk semua dapat dicapai melalui prinsip kemitraan. Dewan Pendidikan adalah mitra kami, yang memberikan masukan dan ide-ide cerdas untuk memastikan pelaksanaan pendidikan sebaik mungkin," ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan Dewan Pendidikan, antara lain pelaksanaan pendidikan wajib 13 tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan inklusif, pembentukan karakter, serta penerapan pembelajaran mendalam.
Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan berupa anak tidak sekolah, angka putus sekolah, kesenjangan kualitas pendidikan, dan perundungan di lingkungan pendidikan.
Persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak agar penanganannya dapat berjalan efektif.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Rustono menyampaikan bahwa Rakernas menjadi sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.
Ia berharap forum tersebut dapat memperkuat sinkronisasi dan kolaborasi antarlembaga sehingga menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat dilaksanakan untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan.
Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani turut mengapresiasi penyelenggaraan Rakernas Dewan Pendidikan. Menurutnya, forum ini penting untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta merumuskan langkah strategis dalam pembangunan pendidikan.
Astrid menilai masukan yang objektif dan konstruktif dari Dewan Pendidikan diperlukan agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Kita sangat membutuhkan masukan yang objektif dan konstruktif untuk menginformasikan pembuatan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mendorong Dewan Pendidikan untuk memberikan pertimbangan berdasarkan bukti serta menyampaikan berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan secara terbuka.
Ia menyoroti tiga prioritas utama, yakni percepatan pendidikan wajib 13 tahun, peningkatan kualitas pembelajaran yang inklusif, serta pemenuhan kebutuhan guru sesuai kondisi setiap sekolah.
Sadimin berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik dan guru.
Melalui penguatan kemitraan ini,
Kemendikdasmen berharap komunikasi antara pemerintah dan Dewan Pendidikan semakin terbuka, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik, serta rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat sekaligus mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. (R)
beritaTerkait
komentar