1.487 Satuan Pendidikan di NTT Direvitalisasi, Anggaran Capai Rp1,2 Triliun

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dilansir dari laman Kemendikdasmen, pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di NTT menjadi sasaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dengan total anggaran mencapai Rp1,208 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu'ti mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan dalam program revitalisasi karena masih terdapat sejumlah sekolah yang berada di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).

Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun.

"Pada 2026, sebanyak 1.487 satuan pendidikan di Nusa Tenggara Timur menjadi sasaran revitalisasi dengan dukungan anggaran lebih dari Rp1,2 triliun," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjen PAUD Dikdas PNFI) Gogot Suharwoto.

Gogot menegaskan, setiap anak di Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, berhak mendapatkan pendidikan di sekolah yang aman, layak, serta mendukung proses belajar dan tumbuh kembang.

Berdasarkan data Kemendikdasmen per 7 September 2026, penerima revitalisasi tersebar di berbagai jenjang pendidikan. Sekolah dasar (SD) menjadi penerima terbanyak, yakni 644 sekolah dengan alokasi anggaran Rp702,88 miliar.

Selanjutnya, sebanyak 603 satuan PAUD mendapat alokasi Rp232,46 miliar, 136 SMP senilai Rp161,51 miliar, dan 69 SMA dengan anggaran Rp72,71 miliar.

Program tersebut juga mencakup 13 SMK dengan anggaran Rp12,16 miliar, 14 SLB senilai Rp21,72 miliar, serta delapan PKBM/SKB dengan alokasi Rp5,25 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Menurut Ambrosius, dukungan pemerintah pusat menjadi kesempatan penting bagi NTT mengingat kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas.

"Ini sebagai kesempatan teristimewa kami, Provinsi NTT dengan kemampuan fiskal yang terbatas. Pemerintah pusat memberikan perhatian, dan pemerintah provinsi tentu akan mendukung, mengawal, serta ingin memastikan agar program strategis nasional ini bisa berlangsung dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi NTT akan terus mengawal pelaksanaan program revitalisasi agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

"Target kita bahwa pendidikan bermutu untuk semua bisa kita wujud nyatakan di masa-masa yang akan datang," kata Ambrosius.

Revitalisasi dan Digitalisasi Berjalan Bersama

Gogot menjelaskan, revitalisasi sarana dan prasarana merupakan bagian dari ekosistem peningkatan mutu pendidikan. Program tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi berjalan beriringan dengan digitalisasi pembelajaran, peningkatan kapasitas guru, serta berbagai program peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

Pada 2025, dukungan digitalisasi pembelajaran di NTT telah menjangkau 8.985 satuan pendidikan dengan nilai bantuan lebih dari Rp297,27 miliar.

"Anak-anak kita membutuhkan ruang belajar yang aman dan nyaman, tetapi pada saat yang sama mereka juga berhak mendapatkan akses terhadap pembelajaran yang semakin berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman. Karena itu, revitalisasi dan digitalisasi bukanlah pilihan salah satu. Keduanya berjalan bersama untuk mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua, termasuk bagi anak-anak di Nusa Tenggara Timur," ujar Gogot.

Besarnya cakupan revitalisasi pada 2026 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, sebanyak 580 satuan pendidikan di NTT menerima dukungan pemerintah melalui program revitalisasi dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dengan total anggaran sekitar Rp603,5 miliar.

Dukungan revitalisasi pada 2025 mencakup 43 PAUD, 234 SD, 174 SMP, 64 SMA, 44 SMK, sembilan SLB, serta delapan SKB/PKBM.

Selain itu, pemerintah mendukung pembangunan empat Unit Sekolah Baru (USB) dengan total anggaran sekitar Rp14,3 miliar. Pembangunan tersebut terdiri atas tiga satuan PAUD dan satu SMA yang tersebar di Kabupaten Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sumba Barat.

Kemendikdasmen memastikan pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. Pemantauan dilakukan sejak penetapan penerima, pelaksanaan pekerjaan, hingga penyelesaian dan pemanfaatan hasil revitalisasi.

Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan masukan terkait kondisi satuan pendidikan di lapangan. Masukan tersebut menjadi salah satu bahan bagi Kemendikdasmen dalam memperkuat pemetaan kebutuhan dan memastikan program revitalisasi semakin tepat sasaran.

Program tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan pendidikan sekaligus menghadirkan lingkungan belajar yang lebih aman, layak, dan nyaman bagi peserta didik di NTT. (R)

Wamendikdasmen Tinjau Pelaksanaan TKA di Bogor, Serap Masukan Guru dan Siswa

Kemendikdasmen Hadirkan Buku Amerta, Tanamkan Kesadaran Konservasi Air Sejak Dini

Kemendikdasmen Revitalisasi 55.451 Sekolah dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Kemendikdasmen Buka Ujian Susulan TKA pada 30 Oktober, Siswa Terdampak Gangguan Jaringan Bisa Ikut

Kemendikdasmen Luncurkan Peta Jalan Pendidikan Multibahasa Asia Tenggara

Kemendikdasmen Gelar Kompetisi Juara Kelas Indonesia, Libatkan Sekolah dari 38 Provinsi