Kemendikdasmen Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bungo

Bungo (buseronline.com) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bungo, Jambi.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) RI Fajar Riza Ul Haq saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bungo, Kamis.

Fajar mengatakan, dialog langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

"Masukan langsung dari masyarakat membantu pemerintah mengevaluasi serta menyempurnakan berbagai program strategis agar lebih berdampak nyata bagi seluruh murid dan tenaga pendidik," ujarnya dilansir dari laman Kemendikdasmen.

Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pendidikan di daerahnya. Ia mengatakan, Kabupaten Bungo telah merasakan manfaat dari berbagai program Kemendikdasmen, khususnya dalam revitalisasi sarana dan prasarana sekolah.

"Jujur, Bungo sangat terbantu oleh Kemendikdasmen. Tahun lalu lebih dari 100 sekolah mendapatkan bantuan revitalisasi," kata Tri Wahyu saat menerima kunjungan kerja Kemendikdasmen di Rumah Dinas Bupati Bungo.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus berlanjut agar kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo semakin baik. "Kami berharap dukungan dan bimbingan pusat terus mengalir agar mutu pendidikan di Kabupaten Bungo semakin maju dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Selain pembangunan sarana dan prasarana, kesejahteraan serta peningkatan kualitas guru menjadi perhatian Kemendikdasmen. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui skema tunjangan khusus.

Kemendikdasmen juga mendorong regenerasi guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Tahun ini, pemerintah menyiapkan kuota PPG Prajabatan sebanyak 34.000 peserta.

Sementara itu, Bahasa Inggris dipersiapkan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang sekolah dasar mulai tahun depan. Untuk mendukung pemenuhan persyaratan sertifikasi guru, pemerintah memberikan relaksasi beban tatap muka menjadi 18 jam.

Persoalan fasilitas dasar sekolah, terutama air bersih dan sanitasi, turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Annalukita mengungkapkan, sebagian besar satuan pendidikan di daerah itu masih menghadapi persoalan penyediaan air bersih.

"Dari 720 satuan pendidikan, lebih dari 80 persen penyediaan air bersihnya masih sangat tidak layak. Kami sudah mengajukan ini dan sudah diverifikasi sekitar 50 sekolah, namun kami masih menunggu kejelasan realisasinya," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Fajar memastikan Kemendikdasmen telah menyediakan bantuan tambahan untuk kebutuhan air bersih, sanitasi, dan pagar sekolah.

Dukungan tersebut diperkuat melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp40 triliun yang diarahkan untuk mempercepat penanganan sekolah rusak berat di seluruh Indonesia. Penyelesaian program tersebut ditargetkan hingga 2028.

Persoalan akses pendidikan bagi penghafal Al-Qur'an atau hafiz yang belum memiliki ijazah formal juga menjadi salah satu pembahasan.

Selama ini, para hafiz menghadapi kendala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi karena tidak memiliki dokumen kelulusan formal.

Kewajiban mengikuti pembelajaran tatap muka setiap hari juga menjadi tantangan bagi mereka yang telah aktif dalam kegiatan masyarakat.

Fajar mengatakan, Kemendikdasmen menyediakan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang dapat menjadi solusi.

Melalui RPL, kompetensi yang telah dimiliki seseorang dapat diakui sebagai bagian dari proses pendidikan. Para hafiz dapat melanjutkan pendidikan melalui jalur Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) maupun Paket A, B, dan C tanpa harus mengulang pendidikan dari jenjang paling bawah.

Pembahasan juga mencakup persoalan penempatan guru PPPK yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan jenjang pendidikan. Salah satunya terdapat guru SMP yang ditempatkan di sekolah dasar.

Fajar menjelaskan, persoalan pengelolaan guru tersebut tengah diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Kemendikdasmen berharap pengelolaan guru dapat dilakukan secara lebih utuh sehingga persoalan penempatan dan kebutuhan tenaga pendidik dapat diminimalkan.

Fajar juga mengajak masyarakat untuk aktif mengakses informasi melalui kanal resmi Kemendikdasmen. Menurutnya, keterbukaan informasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bungo menyatakan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pendidikan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat demi meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045. (R)

Kemendikdasmen Perkuat Kompetensi Digital Guru melalui Program KLIC 2026

Kemendikdasmen Resmikan Ruang Kelas Darurat dan Revitalisasi SMP Insani Sorkam Pascabanjir

Kemendikdasmen Revitalisasi SLBN Purwosari dan Salurkan Buku Bacaan Bermutu di Kudus

Kemendikdasmen Perkuat Tracer Study SMK 2026 untuk Tingkatkan Kualitas Lulusan Vokasi

Kemendikdasmen Luncurkan Penelusuran Tamatan SMK 2026, Perkuat Kualitas Pendidikan Vokasi Berbasis Data

Kemendikdasmen Distribusikan 5,5 Juta Buku Bacaan Bermutu untuk SD dan SMP