Jakarta (buseronline.com) - Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, pemerintah mendeteksi ratusan ribu anak mengalami gejala kecemasan dan depresi.
Temuan tersebut disampaikan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Dilansir dari laman Kemenkes, Budi menjelaskan, dari hasil skrining tersebut sekitar 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, sebanyak 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya terindikasi mengalami gejala depresi.
“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi.
Menurut Budi, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat menimbulkan konsekuensi yang berat bagi perkembangan mereka.
Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang pernah mencoba melukai diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.
Ia menekankan bahwa masalah kesehatan mental pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan keluarga, pertemanan, serta kondisi di lingkungan pendidikan.
“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” jelasnya.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining melalui program CKG hingga menjangkau sekitar 25 juta anak di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, terutama puskesmas.
Saat ini pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk memberikan dukungan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan psikologis.
Di sektor pendidikan, Kemenkes juga mendorong peran guru bimbingan konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan mental.
Upaya deteksi dini ini diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kesehatan jiwa anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3/2026).
Kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah instansi, di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kerja sama lintas sektor tersebut bertujuan membangun sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang terintegrasi, mulai dari upaya promotif dan preventif hingga pengobatan dan rehabilitasi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah juga memastikan perlindungan kerahasiaan data pribadi anak guna mencegah munculnya stigma serta menjamin setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan mental secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. (R)
beritaTerkait
komentar
