Rembang (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan lebih optimal dan berkualitas.
Seluruh pihak yang terlibat diminta memastikan makanan yang disajikan layak konsumsi, tidak basi, serta sesuai dengan nilai anggaran dan kondisi harga pasar.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Rembang, Harno, dalam rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang di rumah dinas bupati, Senin.
“Program ini harus dijaga dengan baik, jangan sampai ada makanan basi. Kemudian terkait nilai, harus sesuai. Porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Kalau harga pasar naik, ya disesuaikan, karena kondisi pasar itu dinamis,” tegas Harno.
Menurutnya, menjaga kualitas layanan sangat penting agar program yang menyasar peserta didik tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Sementara itu, dilansir dari laman Jatengprov, Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menekankan bahwa seluruh kepala SPPG merupakan bagian dari aparat pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan program berjalan optimal.
“Karena panjenengan semua ini aparat pemerintah, maka harus bisa menjadi penghubung utama. Program ini luar biasa, baik dari sisi perhatian maupun anggaran, sehingga membutuhkan pengelolaan yang serius dan terkoordinasi,” ujarnya.
Hanies juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Seluruh pihak diminta memahami dan menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, khususnya dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Selain itu, ia mendorong terbentuknya ekosistem pangan dan ekosistem bisnis yang sehat di setiap wilayah SPPG. Langkah tersebut dinilai penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Terkait dinamika informasi di media sosial, Hanies mengimbau seluruh pihak menyikapinya secara bijak dan meluruskan informasi yang kurang tepat dengan komunikasi konstruktif.
“Yang terpenting adalah keseragaman pemahaman dan kesepakatan bersama, termasuk dalam hal teknis, seperti menu maupun pelaksanaan di lapangan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Puji Santoso, mengapresiasi langkah Pemkab yang membuka ruang koordinasi dengan para pelaksana di lapangan.
“Kami berharap SPPG bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa masalah. Sudah diingatkan agar tidak ada makanan basi dan harus ada kontrol yang baik,” ujarnya.
Puji juga menekankan pentingnya transparansi terkait harga dan porsi makanan agar masyarakat memahami besaran anggaran yang digunakan.
“SPPG ini menyantumkan harga. Harganya kalau porsi besar untuk anak kelas SD kelas 4 sampai kelas 6 dan SMP maupun SMA di angka Rp10.000, sementara untuk porsi kecil di angka Rp8.000, biar masyarakat memahami. Kami berharap kepala SPPG bekerja profesional sesuai aturan,” imbuhnya.
Pemkab Rembang berharap melalui koordinasi dan pengawasan yang intensif, Program MBG dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat luas. (R)
beritaTerkait
komentar
