Antisipasi Gigitan Ular, Kemenkes Sediakan Antibisa bagi Masyarakat Baduy

Lebak (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi perhatian khusus terhadap tingginya risiko kasus gigitan ular yang dihadapi masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten.

Kesiapsiagaan penyediaan antibisa ular (antivenom) menjadi salah satu fokus utama dalam kunjungan kerja Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, ke kawasan Baduy, Selasa.

Dalam kunjungannya, dilansir dari laman Kemenkes, Sekjen Kunta menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat Baduy beraktivitas sebagai petani yang sehari-hari bekerja di ladang dan kawasan hutan, sehingga memiliki potensi tinggi terpapar risiko gigitan ular berbisa. Oleh karena itu, ketersediaan antibisa menjadi perhatian serius pemerintah.

Namun demikian, Kunta menekankan bahwa pemberian antibisa tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti prosedur medis yang ketat.

Antibisa ular tidak disimpan dalam jumlah besar di wilayah permukiman Baduy, melainkan ditempatkan di puskesmas rujukan yang memiliki tenaga kesehatan dengan kompetensi khusus.

“Kalau antibisa itu tidak bisa sembarangan. Harus dicek dengan cukup. Antibisa sudah tersedia di puskesmas, tapi memang tidak banyak,” ujar Kunta.

Ia menjelaskan, apabila terjadi kasus gigitan ular, penanganan awal dapat dilakukan di lokasi untuk mencegah penyebaran racun, sebelum korban dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan. Puskesmas akan melakukan koordinasi agar penanganan lanjutan bisa diberikan secepat mungkin.

“Minimal diikat dulu supaya tidak menyebar. Nanti puskesmas akan datang memberikan penanganan,” katanya.

Kunta mengakui jarak antara wilayah Baduy dan puskesmas rujukan yang menyediakan antibisa mencapai sekitar satu setengah jam perjalanan. Meski demikian, Kemenkes memastikan sistem koordinasi dan rujukan tetap berjalan agar korban gigitan ular dapat segera ditangani secara medis.

Di sisi lain, masyarakat Baduy menilai ketersediaan antibisa ular masih menjadi kebutuhan penting. Warga Desa Cihuni, Baduy Luar, Narja, mengungkapkan bahwa risiko gigitan ular merupakan ancaman nyata bagi warga yang bekerja di ladang setiap hari.

Menurut Narja, masyarakat tidak meminta antibisa disediakan secara berlebihan, melainkan sebagai langkah antisipasi dalam kondisi darurat. Ia juga menyoroti keterbatasan obat antibisa yang kerap menjadi kendala bagi tenaga kesehatan di lapangan.

“Bukan nyediain, tapi buat jaga antisipasi saja. Masalah obat bisa itu, Pak Kapus juga sering nangis, soalnya susah, nggak ada,” tuturnya.

Selain kesiapsiagaan antibisa, Kemenkes juga terus memperkuat layanan kesehatan dasar di wilayah Baduy melalui pemeriksaan kesehatan rutin serta edukasi kesehatan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan warga terpantau secara berkala.

“Yang paling penting mereka mau cek kesehatan. Dari situ kita bisa tahu betul apa masalahnya,” pungkas Kunta.

Pemerintah berharap penguatan layanan kesehatan, peningkatan koordinasi rujukan, serta edukasi berkelanjutan dapat meminimalkan risiko fatal akibat gigitan ular dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Baduy secara menyeluruh. (R)

Densus 88 Gelar Wawasan Kebangsaan di Cilegon, Tekankan Peran Keluarga Cegah Radikalisme

Guru Karanganyar Dibekali Literasi Keuangan Melalui Pelatihan CBP Rupiah

Pemprov Sumut Apresiasi Dukungan ADB, Pengembangan KEK Sei Mangkei Didorong Jadi Pengungkit Ekonomi

Presiden Prabowo Tekankan Percepatan Industrialisasi, Perguruan Tinggi Diminta Siapkan SDM Unggul

Ketua PWI Sumut Kukuhkan Pengurus Definitif PWI Toba dan PWI Samosir

Bupati Taput Hadiri Penutupan JamNas ASM HKBP 2026, Tegaskan Komitmen Dukung Pendidikan Karakter