Posyandu 6 SPM di Jateng Didorong Aktif Layani dan Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

Semarang (buseronline.com) - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Jawa Tengah yang menerapkan enam Standar Pelayanan Minimum (SPM) didorong tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan dan pendataan masyarakat.

Dilansir dari laman Jatengprov, Posyandu juga diharapkan mampu menghadirkan berbagai kegiatan inovatif serta aktif menindaklanjuti setiap aduan masyarakat.

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengatakan transformasi Posyandu dari yang sebelumnya berfokus pada pelayanan kesehatan menjadi pelayanan enam SPM memang membutuhkan kesiapan.

Namun, menurutnya, transformasi tersebut penting dilakukan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berbagai tahapan kehidupan.

"Proses transformasi yang kita lakukan ini mencakup semua siklus hidup, dari ibu hamil, bayi lahir, sampai lansia. Ini butuh kesiapan kita untuk bertransformasi, menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan layanan dasar," ujar Nawal saat membuka Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan, Inovasi, dan Praktik Baik Implementasi Program Posyandu secara daring melalui Zoom, pada 5 Oktober 2026.

Nawal mendorong kader Posyandu untuk terus berinovasi dan tidak terpaku pada kegiatan pendataan. Ia mencontohkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan Posyandu di beberapa daerah. Di Kota Surakarta, misalnya, Posyandu telah mengembangkan layanan kesehatan mental, pojok baca, serta layanan berbasis digital.

Sementara Posyandu di Sragen membuat berbagai flyer untuk sosialisasi mengenai mitigasi kekeringan, banjir, dan persoalan lainnya yang kemudian dijelaskan langsung oleh kader kepada masyarakat. "Enam SPM ini tidak merepotkan, tapi kebutuhan. Kita berkomitmen bersama tidak hanya mendata, tapi tentu untuk memberikan kebutuhan masyarakat yang ada," tegasnya.

Ia menambahkan, Posyandu juga harus memiliki mekanisme pengaduan yang jelas. Setiap aduan yang disampaikan masyarakat melalui kader harus dapat dikoordinasikan dengan Tim Pembina Posyandu maupun organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut Nawal, laporan mengenai pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menyebutkan bahwa aduan telah ditindaklanjuti. Posyandu harus mampu menjelaskan bentuk tindak lanjut yang diberikan.

"Bagaimana masyarakat ini menghubungi kader Posyandu, Tim Pembina Posyandu mengoordinasikan, bagaimana OPD bisa hadir untuk memberikan jawaban terhadap aduan-aduan yang ada. Sehingga, setiap kali ada aduan, laporannya bukan hanya catatannya sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Tapi, tindak lanjutnya seperti apa," jelasnya.

Nawal juga memaparkan sejumlah program unggulan TP Posyandu Provinsi Jawa Tengah yang sejalan dengan semangat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Di bidang pendidikan, Posyandu mendorong kemudahan akses pendidikan anak usia dini dan literasi melalui PAUD Emas berbasis masyarakat, perpustakaan desa, serta pojok baca.

Di bidang kesehatan, terdapat program Kencan Bumil atau Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil serta Logis atau Layanan Online Psikolog Gratis.

Sementara di bidang pekerjaan umum, terdapat program Pilah Sampah dan Jelantah Jadi Rupiah serta penguatan akses air bersih dan sanitasi sehat.

Untuk bidang perumahan rakyat, Posyandu mendorong penyediaan rumah layak dan sehat serta ketahanan pangan melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni, kebun gizi, dan lingkungan asri.

Adapun pada bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Posyandu diarahkan membantu masyarakat menghadapi risiko bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban.

Upaya tersebut dilakukan melalui mitigasi bencana, pos kampung, serta layanan pengaduan terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar masyarakat lebih aman dan tangguh menghadapi berbagai risiko.

"Posyandu harus ada hotline, nomor yang bisa dihubungi, bisa juga untuk layanan kekerasan perempuan dan anak. Misalnya di Wonosobo, hotline itu terintegrasi ke Lapor Bupati, itu tidak apa-apa. Tetapi kepastian tertangani atau tidak, itu yang penting," ungkap Nawal.

Sementara di bidang sosial, Posyandu memiliki peran dalam perlindungan penyandang disabilitas, pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, usaha ekonomi produktif, agen Dukcapil dan perlindungan sosial, serta layanan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk lansia.

Nawal menegaskan, Posyandu tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan enam SPM. Diperlukan kolaborasi antara OPD, komunitas, masyarakat, kader desa dan kelurahan, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Kembali lagi, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu masyarakat hadir. Tapi, Posyandu tidak bekerja sendiri. Ada OPD mitra, komunitas, masyarakat, kader desa, kelurahan, kabupaten/kota. Ayo kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan kemitraan-kemitraan," tandasnya. (R)

Nawal Dorong Batik Sragen Berkolaborasi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kahiyang Ayu Dorong Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu

Posyandu 6 SPM di Kota Magelang Didorong Jadi Penghubung Layanan Dasar Masyarakat

Posyandu Kenanga Wonosobo Dinilai Penuhi Enam Standar Pelayanan Minimal

Pemprov Jateng Tingkatkan Literasi melalui Transformasi Perpustakaan

Posyandu Jateng Didorong Terus Berinovasi, Perkuat Edukasi Masyarakat