Upaya tersebut dilakukan melalui mitigasi bencana, pos kampung, serta layanan pengaduan terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar masyarakat lebih aman dan tangguh menghadapi berbagai risiko.
"Posyandu harus ada hotline, nomor yang bisa dihubungi, bisa juga untuk layanan kekerasan perempuan dan anak. Misalnya di Wonosobo, hotline itu terintegrasi ke Lapor Bupati, itu tidak apa-apa. Tetapi kepastian tertangani atau tidak, itu yang penting," ungkap Nawal.
Sementara di bidang sosial, Posyandu memiliki peran dalam perlindungan penyandang disabilitas, pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, usaha ekonomi produktif, agen Dukcapil dan perlindungan sosial, serta layanan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk lansia.
Nawal menegaskan, Posyandu tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan enam SPM. Diperlukan kolaborasi antara OPD, komunitas, masyarakat, kader desa dan kelurahan, serta pemerintah kabupaten/kota.
"Kembali lagi, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu masyarakat hadir. Tapi, Posyandu tidak bekerja sendiri. Ada OPD mitra, komunitas, masyarakat, kader desa, kelurahan, kabupaten/kota. Ayo kita kerjasamakan, kolaborasikan dengan kemitraan-kemitraan," tandasnya. (R)
beritaTerkait
komentar