Jakarta (buseronline.com) - Polri berhasil mengungkap 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026. Dilansir dari laman Humas Polri, dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban.
Dari total korban, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap TPPO dengan mengedepankan pendekatan humanis.
Menurut Erdi, penanganan
TPPO menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Berdasarkan hasil pengungkapan, modus TPPO didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Sementara modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Selain penindakan, Polri juga memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode KRYD, sebanyak 279 kegiatan edukasi dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah rawan TPPO.
Dalam upaya perlindungan korban,
Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI.
Bentuk perlindungan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, serta pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi pekerjaan bagi korban dewasa.
Nurul menegaskan, penanganan
TPPO tidak berhenti setelah korban ditemukan dan diselamatkan. Proses pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial juga harus dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
Terkait perkembangan kasus Almisri, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim
Polri terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.
Nurul juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut. Ia memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan ditangani secara profesional oleh Polda NTT.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim
Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
beritaTerkait
komentar