Minggu, 22 November 2026

Polri Ungkap 207 Kasus Perdagangan Orang, 238 Tersangka Diamankan dan 510 Korban Teridentifikasi

Minggu, 22 November 2026 13:45 WIB
Polri Ungkap 207 Kasus Perdagangan Orang, 238 Tersangka Diamankan dan 510 Korban Teridentifikasi
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago dan Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah saat memberikan keterangan.

Jakarta (buseronline.com) - Polri berhasil mengungkap 207 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026. Dilansir dari laman Humas Polri, dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan dan 510 orang teridentifikasi sebagai korban.

Dari total korban, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak. Berdasarkan komposisinya, 50 persen korban merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.

Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A Chaniago mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, khususnya penguatan penegakan hukum terhadap TPPO dengan mengedepankan pendekatan humanis.

Menurut Erdi, penanganan TPPO menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan serta rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, para tersangka memiliki berbagai peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.

Polri masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang menikmati keuntungan dari praktik perdagangan orang.

Berdasarkan hasil pengungkapan, modus TPPO didominasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.

Sementara modus lainnya meliputi eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.

Selain penindakan, Polri juga memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode KRYD, sebanyak 279 kegiatan edukasi dilaksanakan dengan melibatkan 47.550 peserta dari berbagai kelompok masyarakat, khususnya perempuan, anak-anak, pencari kerja, dan masyarakat di wilayah rawan TPPO.

Dalam upaya perlindungan korban, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban. Penanganan dilanjutkan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI.

Bentuk perlindungan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, serta pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi pekerjaan bagi korban dewasa.

Nurul menegaskan, penanganan TPPO tidak berhenti setelah korban ditemukan dan diselamatkan. Proses pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial juga harus dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.

Terkait perkembangan kasus Almisri, Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice. Pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih berlangsung.

Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.

Nurul juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut. Ia memastikan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur dan ditangani secara profesional oleh Polda NTT.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang mengatakan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia. Pihaknya masih berkoordinasi dengan masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Mengenai modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyebutkan bahwa perkara yang telah ditangani Polri sejauh ini berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.

Adapun informasi mengenai keberangkatan warga Indonesia ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk dalam perkara yang secara resmi ditangani Polri.

Polri mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memeriksa kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Polri menegaskan pemberantasan TPPO akan terus dilakukan melalui penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan perlindungan korban. Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari upaya menyelamatkan korban dan memutus jaringan kejahatan hingga ke akar-akarnya. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Polri Perbarui Aturan Kode Etik Profesi, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 Resmi Berlaku
PDRM Tangkap Pemilik Kapal MT Global 168 Terkait Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin ke Indonesia
Korlantas Polri Siapkan Festival Ojol Keselamatan di Berbagai Kota Besar
Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi, Jaringan NII hingga ISIS Dibongkar
Bareskrim Polri Perkuat Tata Kelola Administrasi Penyidikan di Polresta Balikpapan
Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional Indonesia-Malaysia, Sita Aset Rp150 Miliar
komentar
beritaTerbaru