Bekasi (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta kepengurusan baru Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bekasi periode 2026-2031 memperkuat tata kelola organisasi serta memastikan ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I) Kabupaten
Bekasi Hudaya saat mewakili Plt Bupati
Bekasi dalam pelantikan kepengurusan
PMI Kabupaten
Bekasi periode 2026-2031 di Cikarang Barat, pada 14 September 2026.
Hudaya mengatakan, ketersediaan darah harus menjadi salah satu prioritas PMI agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan darah dengan mudah dan cepat.
"Ketersediaan darah ini harus terus ditingkatkan supaya masyarakat lebih mudah dan lebih cepat mendapatkan kebutuhan darah. Jangan sampai terjadi kekosongan stok darah di
PMI," tegas Hudaya.
Menurutnya, Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri memiliki berbagai persoalan dan tantangan yang kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan kelembagaan PMI serta kerja sama dengan berbagai pihak.
Pemkab
Bekasi mendorong
PMI meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kawasan industri, dan seluruh elemen masyarakat.
"Kita harapkan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh kawasan yang ada dapat meningkatkan kinerja, kapasitas kelembagaan, dan operasionalisasi PMI Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Hudaya juga mengapresiasi
PMI Kabupaten
Bekasi yang tetap menjalankan aksi kemanusiaan di tengah pergantian kepengurusan. Salah satunya melalui bantuan air bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di sejumlah wilayah.
"Sekalipun kepengurusannya sedang beralih, bantuan-bantuan air tetap terus dilaksanakan. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua
PMI Kabupaten
Bekasi periode 2026-2031 Ahmad Kosasih menyatakan kepengurusan baru siap meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kemanusiaan.
Ahmad menyebut Kabupaten
Bekasi memiliki sejumlah potensi kerawanan, mulai dari banjir, kekeringan, angin ribut, hingga kondisi kedaruratan lainnya. Pengalaman menghadapi berbagai situasi tersebut, menurutnya, menjadi modal untuk memperkuat kapasitas organisasi dan profesionalisme relawan.
"Ke depan tantangannya akan semakin kompleks. Karena itu, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar untuk membenahi pengelolaan
PMI, meningkatkan kualitas pelayanan sosial kemanusiaan, dan menghadirkan program yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat," kata Ahmad.
Ia menjelaskan, sejumlah program menjadi fokus PMI Kabupaten Bekasi selama masa bakti 2026-2031. Di antaranya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan layanan donor darah, memastikan stok darah yang memadai dan berkualitas, serta mempercepat respons terhadap bencana dan kondisi kedaruratan.
Selain itu, pelayanan kemanusiaan akan diperluas hingga seluruh 23 kecamatan di Kabupaten
Bekasi. "Kami berkomitmen memperkuat pengelolaan
PMI, meningkatkan kapasitas ketersediaan stok darah, mempercepat respons bencana dan kedaruratan, serta memperluas pelayanan ke 23 kecamatan. Kami juga akan memperkuat
PMI kecamatan dan Siaga Berbasis Masyarakat atau SIBA," tuturnya. (R)
beritaTerkait
komentar