Integrasi SATUSEHAT-SIAK Permudah Penerbitan Akta Kelahiran Secara Digital

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui integrasi SATUSEHAT dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dilansir dari laman Kemkes, integrasi ini ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Layanan tersebut resmi diluncurkan di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa.

Melalui sistem terintegrasi ini, data kelahiran yang dicatat tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) dapat diteruskan secara digital melalui SATUSEHAT ke sistem administrasi kependudukan.

Setelah melalui proses verifikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dokumen kependudukan selanjutnya dapat dikirimkan secara digital kepada orang tua atau wali.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan integrasi data antar kementerian dan lembaga merupakan fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.

"Dukcapil adalah backbone. Kalau kita sudah masuk Dukcapil dan kementerian/lembaga bisa saling berbicara datanya, prosesnya akan cepat," ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa integrasi data harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui integrasi data kelahiran dari fasilitas kesehatan dengan sistem administrasi kependudukan.

Menurutnya, bayi yang lahir di puskesmas maupun rumah sakit nantinya dapat langsung memperoleh tiga dokumen penting, yakni akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Dengan mekanisme tersebut, orang tua atau wali tidak perlu lagi mengurus dokumen kependudukan secara terpisah. Dokumen yang telah diverifikasi dapat dikirim melalui email SIAK Online yang dilengkapi QR Code.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki email, dokumen tetap dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan tempat persalinan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut integrasi layanan digital tersebut akan membuat proses penerbitan dokumen kependudukan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan.

"Masyarakat tidak perlu lagi pusing menghadapi birokrasi yang berbelit-belit. Semua sistem akan saling terhubung dan terintegrasi secara otomatis," ujar Tito.

Dukungan terhadap digitalisasi akta kelahiran juga diberikan Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Susenas Maret 2026, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun telah mencapai 94,6 persen. Namun, masih terdapat sekitar 5,4 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran di sejumlah wilayah Tanah Papua dan Nusa Tenggara Timur juga masih berada di bawah 90 persen. Karena itu, integrasi layanan digital diharapkan dapat mempercepat pencatatan identitas anak di seluruh Indonesia.

Selain mempermudah masyarakat, integrasi data kelahiran dan kependudukan juga diharapkan mendukung pemutakhiran data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Data yang lebih akurat dan terintegrasi dapat membantu mengurangi potensi terjadinya data ganda.

Program integrasi SATUSEHAT-SIAK sebelumnya telah melalui tahap uji coba di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita pada 31 Juli 2026. Kini layanan tersebut mulai tersedia di puskesmas dan akan diperluas secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki layanan persalinan.

Kolaborasi Kemenkes dan Kemendagri dalam integrasi layanan ini telah berlangsung sejak Januari 2026. Ke depan, integrasi data juga akan diarahkan untuk mendukung pencatatan kematian dan penyebab kematian.

Melalui inovasi tersebut, pemerintah menargetkan pelayanan administrasi setelah kelahiran menjadi lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.

Masyarakat tidak lagi harus berpindah-pindah layanan untuk mengurus dokumen kependudukan, sementara pemerintah memperoleh data kelahiran yang lebih akurat, mutakhir, dan tepat waktu sebagai dasar perencanaan kebijakan dan pelayanan publik. (R)

SATUSEHAT Raih Dua Penghargaan, Perkuat Transformasi Digital Kesehatan Indonesia

Kemenkes Bekali 4.630 Dokter dan Dokter Gigi Internsip, Tekankan Lingkungan Bebas Perundungan

Kemenkes: Keselamatan Pasien Harus Dijaga Sepanjang Perjalanan Perawatan

Kemenkes Turunkan Syarat SKP Dokter dari 250 Menjadi 160

Kemenkes: Aktivitas Influenza Meningkat, Masyarakat Diminta Tetap Waspada

Kemenkes Imbau Warga Tak Panic Buying Oseltamivir, Mayoritas Influenza Bisa Sembuh Sendiri