Kemenkes Prihatin atas Pemalangan RS Jayapura, Minta Layanan Kesehatan Tidak Terganggu

Jakarta (buseronline.com) - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pemalangan yang terjadi di Rumah Sakit (RS) Jayapura, Papua.

Dilansir dari laman Kemkes, aksi yang dilakukan oleh sejumlah pihak tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Azhar Jaya menegaskan bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik yang memiliki peran vital dan harus tetap dapat diakses oleh masyarakat dalam kondisi apa pun.

"Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RS Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat," ujar dr Azhar Jaya dalam siaran pers yang diterima, Jumat.

Menurutnya, pemalangan yang menutup akses menuju rumah sakit berpotensi membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan. Karena itu, Kementerian Kesehatan mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

"Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama," tegasnya.

Meski aksi pemalangan berlangsung sejak Rabu (17/6/2026) di pintu utama rumah sakit, manajemen RS Jayapura memastikan seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan. Untuk menjaga kelancaran layanan, akses keluar masuk pasien dan petugas dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian.

Berdasarkan laporan terbaru, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, maupun rawat jalan masih beroperasi seperti biasa. Tercatat dua pasien masih dirawat di IGD, 33 pasien menjalani perawatan di ruang rawat inap, serta enam pasien mendapatkan penanganan di ruang perawatan intensif. Seluruh tenaga kesehatan dan pegawai yang bertugas juga tetap siaga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi situasi tersebut, manajemen RS Jayapura terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem, hingga Rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen).

Rumah sakit juga telah menerbitkan edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai dan terus memberikan informasi perkembangan situasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resmi.

Diketahui, aksi pemalangan tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat setempat yang menuntut kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RS Jayapura.

Kementerian Kesehatan berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui musyawarah dan dialog yang konstruktif tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

"Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti," pungkas dr Azhar Jaya. (R)

Mentan Amran Penuhi Berbagai Usulan Petani Papua, Perkuat Swasembada Pangan

Satgas Damai Cartenz Gelar Patroli Humanis di Ilaga, Perkuat Kedekatan dengan Warga

Personel Operasi Damai Cartenz 2026 Ikut Donor Darah Meriahkan HUT ke 80 Bhayangkara di Nabire

Diduga Jadi Perantara Senjata untuk KKB, Satgas Damai Cartenz Tangkap Pria di Sarmi

Satgas Damai Cartenz Tangkap Terduga Anggota KKB Terkait Penembakan Karyawan PT Freeport di Mimika

Satgas Damai Cartenz 2026 Gelar Bakti Sosial di Keerom, Tebar Kepedulian untuk Anak-Anak Papua