Filantropi Kesehatan Harus Berbasis Kepercayaan dan Transparansi, Tegas Menkes

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kepercayaan, transparansi, dan hasil yang terukur merupakan fondasi utama dalam kerja sama pendanaan filantropi di sektor kesehatan.

Hal tersebut disampaikan dalam AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 yang berlangsung di Pullman Jakarta Thamrin CBD, Kamis.

"Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan," ujar Budi dilansir dari laman Kemkes.

Menurutnya, pemerintah membuka peluang bagi para donor untuk menyalurkan dukungan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta, selama program yang didukung sejalan dengan prioritas kesehatan nasional.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah upaya menurunkan angka kematian ibu, yang pelaksanaannya dapat melibatkan berbagai pihak.

Untuk memastikan akuntabilitas, Kementerian Kesehatan meminta seluruh aliran pendanaan didaftarkan sehingga hasil program dapat dipantau dan diukur secara transparan.

Dengan mekanisme tersebut, kontribusi dari program pemerintah maupun non-pemerintah dapat dievaluasi secara jelas sekaligus memberikan fleksibilitas bagi donor dalam menyalurkan bantuan.

Dalam forum tersebut, Menkes memaparkan sejumlah dukungan filantropi dan mitra pembangunan yang telah berjalan.

Di antaranya dukungan Uni Emirat Arab untuk pembangunan rumah sakit di Solo, bantuan lembaga Jepang senilai 10 miliar yen untuk pembangunan rumah sakit 22 lantai, serta bantuan jutaan tablet vitamin dari Vitamin Angels guna meningkatkan gizi ibu hamil.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama vaksinasi Human Papillomavirus (HPV) bersama MSD dan berbagai mitra lainnya. Dukungan hibah yang diterima dimanfaatkan untuk mempercepat ketersediaan vaksin bagi masyarakat.

Budi menekankan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki perhitungan kebutuhan dan dampak yang jelas. Ia mencontohkan program vaksinasi HPV yang menargetkan 50 juta perempuan Indonesia.

Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah, program tersebut diperkirakan baru dapat diselesaikan dalam 20 tahun. Padahal, setiap tahun sekitar 10.000 perempuan Indonesia meninggal akibat infeksi HPV.

Dengan dukungan pendanaan yang mampu mempercepat pelaksanaan program menjadi 10 tahun, diperkirakan sekitar 100.000 kematian dapat dicegah.

"Anggarannya ada, kesenjangannya ada, sehingga bisa diisi. Semuanya transparan. Setelah diterima, laporannya akan ada," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi, Kementerian Kesehatan dan AVPN telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pada 13 Mei 2026.

Kesepakatan tersebut bertujuan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia melalui mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas nasional.

Diabetes Tipe 2 Kini Menyerang Remaja, Gaya Hidup Jadi Sorotan Utama

Filantropi Dinilai Jadi Katalis Penguatan Layanan Kesehatan Ibu dan Anak

Kasus Kebutaan Katarak Capai 650 Ribu, Pemerintah Perkuat Layanan Operasi Gratis

Komunikasi Publik Jadi Tantangan Utama Program Imunisasi Nasional

Kemenkes Terapkan Label “Nutri Level” pada Pangan Siap Saji, Fokus Tekan Konsumsi GGL Berlebih