Wakapolri: Rekomendasi KPRP Jadi Momentum Penguatan Fungsi Reskrim Polri

Jakarta (buseronline.com) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) harus menjadi momentum penguatan fungsi Reserse Kriminal Polri guna meningkatkan kualitas penegakan hukum, pelayanan publik, serta tata kelola kelembagaan yang profesional dan modern.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakapolri saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Reserse Kriminal Polri Tahun 2026 di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Menurut Wakapolri, rekomendasi KPRP yang telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto harus dipandang sebagai bagian dari upaya penyempurnaan organisasi dan penguatan tata kelola kelembagaan Polri, khususnya dalam fungsi penegakan hukum.

"Hasil rekomendasi KPRP harus dijadikan momentum evaluasi dan penguatan fungsi Reskrim Polri agar semakin profesional, humanis, akuntabel, dan berkeadilan," ujar Wakapolri.

Ia menjelaskan, berbagai perspektif yang disampaikan para narasumber dalam KPRP menjadi masukan penting untuk memperkuat kualitas penegakan hukum Polri ke depan.

Menurutnya, rekomendasi tersebut bukan hanya bentuk koreksi, melainkan bagian dari proses penyempurnaan organisasi untuk menjawab harapan masyarakat dan tantangan zaman.

"Polri terus melakukan perubahan dan penyempurnaan organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana implementasi di lapangan dapat berjalan semakin baik," katanya.

Dalam arahannya, Wakapolri menekankan bahwa Grand Strategy dan Rencana Strategis (Renstra) Polri 2025-2029 menjadi pedoman utama penguatan organisasi melalui pembangunan fondasi kelembagaan yang kuat, peningkatan integritas personel, kapasitas intelektual, serta kemampuan adaptif anggota Polri.

Selain itu, ia meminta seluruh jajaran Reskrim Polri segera menindaklanjuti rekomendasi KPRP melalui langkah konkret dalam peningkatan kualitas penyidikan, pelayanan publik, dan pengawasan internal.

Wakapolri juga menyoroti pentingnya penguatan sistem asistensi berjenjang mulai dari Mabes Polri, Polda, hingga Polres dan Polsek agar setiap kendala penanganan perkara dapat direspons cepat dan tepat.

"Ketika Polres dan Polsek mengalami kendala, maka Polda harus hadir melakukan asistensi. Begitu pula ketika Polda menghadapi hambatan, Mabes Polri bertanggung jawab memberikan pendampingan," tegasnya.

Berdasarkan analisa pengaduan masyarakat tahun 2026, perhatian publik terhadap penegakan hukum masih banyak berada di tingkat kewilayahan.

Oleh karena itu, seluruh jajaran diminta memperkuat kualitas pelayanan dan sensitivitas dalam penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Di sisi lain, peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik terus diupayakan mengingat beban perkara yang ditangani penyidik saat ini rata-rata mencapai 25 hingga 50 perkara per tahun.

Menutup arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa penegakan hukum Polri harus mengedepankan tiga aspek utama, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

"Polri harus bekerja dengan profesionalisme, integritas, dan hati nurani hukum agar kehadirannya benar-benar memberikan manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat," pungkas Wakapolri. (R)

Wakapolri Tinjau Daycare SSDM Polri, Perkuat Dukungan bagi Keluarga Personel

Polri Perkuat Pelayanan Digital, Luncurkan SIM Digital hingga E-TLE Drone Mobile

Rakernis Densus 88 Bahas Ancaman Terorisme Digital, Tekankan Pencegahan dan Literasi Masyarakat

Wakapolri Tekankan Penegakan Hukum Humanis dan Berintegritas dalam Rakernis Reskrim Polri 2026

Satgas Haji 2026 Tangani Puluhan Kasus, Polri Tegaskan Komitmen Berantas Haji Ilegal

Polri Serahkan Penghargaan IKPA Terbaik kepada Tiga Polda pada Rakernis 2026