Pemprov Jabar Perkuat Sinergi Tangani TPPO dan Lindungi Perempuan-Anak

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) memperkuat kolaborasi lintas lembaga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, termasuk penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dilansir dari laman Jabarprov, Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam percepatan penanganan kasus. Hal itu tercermin dari koordinasi cepat antara Pemprov Jabar dan Kementerian HAM dalam menangani kasus yang sempat viral.

"Sejak awal kasus mencuat hingga proses penjemputan korban, koordinasi dilakukan secara cepat melalui berbagai kanal, termasuk komunikasi langsung dan pertemuan daring," ujar Siska saat berkunjung ke Kantor DP3AKB Jabar, Selasa.

Menurutnya, dukungan penuh Gubernur Jawa Barat turut mempercepat langkah penanganan, terutama dalam memastikan perlindungan korban berjalan optimal. Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyusun Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Tim Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tim tersebut akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), kepolisian, imigrasi, hingga lembaga perlindungan saksi dan korban. "Dengan keterlibatan lintas sektor, diharapkan proses penanganan menjadi lebih cepat dan efisien," katanya.

Selain penanganan hukum, Pemprov Jabar juga fokus pada pemulihan korban. Para korban yang telah kembali mendapatkan pendampingan, termasuk pelatihan keterampilan seperti tata rias dan tata boga guna mendukung kemandirian mereka.

"Sebagian korban masih menghadapi tekanan, termasuk intimidasi melalui media sosial. Karena itu, kami prioritaskan pemulihan dan peningkatan kapasitas sebelum melanjutkan pendidikan," jelas Siska.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kementerian HAM RI Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Martinus Gabriel Goa, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak, merupakan prioritas nasional.

Ia menyebut Jawa Barat akan dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project) kolaborasi antara Kementerian HAM dan pemerintah daerah dalam pemenuhan HAM bagi korban TPPO dan pekerja migran.

"Kasus TPPO kini tidak hanya terjadi antar daerah, tetapi juga lintas negara. Karena itu, diperlukan kolaborasi hexahelix yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, perwakilan RI di luar negeri, hingga masyarakat sipil," ujar Martinus.

Ia juga menekankan pentingnya peran perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai garda terdepan dalam melindungi pekerja migran. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keagamaan dan pegiat HAM dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan.

Martinus menambahkan, Indonesia perlu memperkuat sistem perlindungan pekerja migran agar mampu bersaing dengan negara lain seperti Filipina yang dinilai berhasil dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Dengan penguatan kolaborasi dan sistem perlindungan yang terintegrasi, diharapkan korban TPPO tidak hanya pulih, tetapi juga mampu menjadi agen pencegahan di lingkungan mereka.

"Para penyintas diharapkan dapat menjadi promotor untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali, sekaligus berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik," pungkasnya. (R)

Pemprov Jabar Tanggung Biaya Korban Kecelakaan KA di Bekasi Timur

WNI Buronan Interpol Ditangkap di Bandara Ngurah Rai Bali

12 Warga Bangladesh Diduga Korban Perdagangan Orang Diamankan di Kupang

Polri Kampanyekan “Rise and Speak” di Hong Kong, Dorong PMI Lawan Kekerasan dan Perdagangan Orang

Polri Bongkar Jaringan TPPO Internasional di Bahrain, Tiga Tersangka Ditangkap

P2MI dan Polda Lampung Deklarasikan Anti-TPPO dan Penempatan Ilegal PMI