KPK Ingatkan Bahaya Gratifikasi Berkedok Ucapan Terima Kasih

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa praktik gratifikasi sering kali muncul dalam bentuk sederhana, seperti pemberian yang dibungkus dengan alasan budaya lokal atau ucapan terima kasih.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono, dalam kegiatan Executive Onboarding Leadership Program BPJS Kesehatan di Hotel Novotel Jakarta Timur, Jumat.

Agus menyebut, dalam praktiknya, banyak pihak menghadapi dilema antara menjaga sopan santun dan menolak pemberian yang berpotensi sebagai gratifikasi. Ia menyarankan agar setiap pemberian yang diragukan segera dilaporkan.

"Jika Anda ragu apakah itu gratifikasi atau bukan, terima terlebih dahulu, lalu segera laporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)," ujarnya dilansir dari laman KPK.

Berdasarkan data KPK hingga Desember 2025, tercatat 1.100 kasus tindak pidana korupsi (TPK) dengan dominasi penyuapan dan gratifikasi. Selain itu, 545 kementerian/lembaga tercatat terlibat dalam kasus tersebut.

KPK menegaskan bahwa gratifikasi yang tidak dilaporkan dapat menjadi "bom waktu" yang berpotensi menjerat pejabat di kemudian hari, terutama jika berkaitan dengan kewenangan.

Selain gratifikasi dan penyuapan, KPK juga mencatat berbagai perkara lain, seperti 446 kasus pengadaan barang dan jasa, 66 kasus tindak pidana pencucian uang, 57 kasus penyalahgunaan anggaran, 71 kasus pungutan liar dan pemerasan, 28 kasus perizinan, serta 14 kasus perintangan penegakan hukum.

KPK menilai, keberhasilan pengendalian gratifikasi sangat bergantung pada keteladanan pimpinan. Pimpinan diharapkan menjadi role model dalam menanamkan integritas di lingkungan kerja. "Jika pimpinan menganggap gratifikasi sebagai hal biasa, maka bawahan pun akan mengikuti," kata Agus.

KPK pun mendorong seluruh instansi, termasuk BPJS Kesehatan, untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). (R)

KPK Tegaskan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selamatkan Keuangan Negara Rp2,23 Triliun

KPK Tangkap Bupati Pemalang dan Tiga Tersangka dalam Kasus Dugaan Pemerasan

KPK Kaji Regulasi Praktik Lobi untuk Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

KPK Libatkan Keluarga Pejabat Pemprov Jabar untuk Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

KPK-Kemendagri Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

Gubernur Sumut Apresiasi Cek Kesehatan Gratis bagi Mitra Gojek, Dorong Perlindungan BPJS Diperluas