Jakarta (buseronline.com) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online (judol) berskala internasional yang disertai praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dilansir dari laman Humas Polri, dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial LT alias T sebagai tersangka utama. Pengungkapan kasus tersebut dipimpin langsung Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Rabu (1/4/2026).
Ia menyebut jaringan ini merupakan sindikat terstruktur yang telah beroperasi sejak 2022 dan menyasar masyarakat Indonesia. “Tersangka mengelola bisnis ilegal ini secara profesional dengan mempekerjakan 17 orang, mulai dari manajer, admin, operator hingga auditor. Seluruh operasional dijalankan dari Kamboja,” ujarnya.
Kasus ini terungkap setelah polisi melakukan patroli siber dan menemukan aktivitas mencurigakan dari dua situs judi online, yakni CIVICTOTO dan JALUTOTO.
Platform tersebut menyediakan berbagai jenis permainan seperti slot, togel, hingga kasino virtual, dengan memanfaatkan rekening bank dalam negeri sebagai sarana transaksi.
Dari hasil penyelidikan, sindikat ini mampu meraup keuntungan bersih antara Rp200 juta hingga Rp300 juta setiap bulan. Dalam kurun waktu tiga tahun, total keuntungan yang diperoleh tersangka diperkirakan mencapai Rp3 M.
Polisi juga mengungkap adanya praktik pencucian uang yang dilakukan tersangka untuk menyamarkan hasil kejahatan. Uang tersebut digunakan untuk membeli berbagai aset bernilai tinggi. LT ditangkap pada 4 Desember 2025 di kediamannya di kawasan BSD City, Tangerang.
Dari hasil penggeledahan, penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah, sepeda motor premium, dokumen kepemilikan tanah dan bangunan, emas dan logam mulia, serta barang mewah dari merek ternama.
Selain itu, polisi juga memblokir sejumlah rekening bank yang digunakan sebagai penampungan dana judi online dengan total saldo lebih dari Rp3,5 M.
Saat ini, tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan pada 27 Maret 2026 dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan untuk proses persidangan.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang TPPU, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dan denda hingga Rp2 M. (R)
beritaTerkait
komentar
