Papua (buseronline.com) Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pengarahan kepada jajaran Kejaksaan dalam kunjungan kerjanya di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa.
Dilansir dari laman Jaksa Agung, dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan alam Papua melalui penegakan hukum yang tegas demi kesejahteraan masyarakat adat dan kemakmuran nasional.
Ia menyebut Papua memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari emas hingga hasil laut. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara legal dan bertanggung jawab.
Ia juga mengapresiasi kinerja insan Adhyaksa di Papua yang dinilai telah menjaga citra institusi sebagai lembaga penegak hukum yang profesional dan dipercaya masyarakat.
“Dalam upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045, Kejaksaan berkomitmen penuh menyukseskan Asta Cita Presiden, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum serta pemberantasan korupsi dan narkoba,” ujar Jaksa Agung.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk menginternalisasi Rencana Strategis Kejaksaan 2025-2029 guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern.
Selain itu, ia menekankan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja nyata, bukan sekadar capaian administratif.
Di bidang intelijen, Kejaksaan diminta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi ancaman serta mengawal 38 Proyek Strategis Nasional di Papua dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun.
Kejaksaan juga dilibatkan dalam berbagai program prioritas pemerintah, seperti ketahanan pangan dan pengawasan koperasi desa.
Jaksa Agung turut mengingatkan pentingnya menjaga integritas internal dengan menghindari perilaku menyimpang, termasuk aksi pamer kekayaan yang dapat merusak kehormatan institusi.
Ia menegaskan bahwa sistem meritokrasi telah diterapkan untuk menutup praktik penyalahgunaan jabatan.
Dalam penegakan hukum tindak pidana umum, Jaksa Agung mendorong penerapan keadilan restoratif yang selaras dengan kearifan lokal masyarakat Papua.
Meski demikian, ia mencatat masih adanya kendala seperti minimnya balai rehabilitasi serta tunggakan eksekusi perkara dan barang bukti.
Secara khusus, Jaksa Agung meminta profesionalisme dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus penembakan pesawat milik Smart Air di wilayah Merauke.
Di bidang tindak pidana khusus, ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di daerah harus dilakukan secara serius dan tidak hanya terfokus pada kasus dana desa.
Beberapa perkara besar yang tengah ditangani antara lain dugaan korupsi dana PON XX Papua serta pembangunan sarana aerosport di Mimika. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pemulihan kerugian negara yang masih menyisakan tunggakan signifikan.
Sementara itu, dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan diminta memperkuat peran Jaksa Pengacara Negara dalam mendampingi pemerintah daerah guna mempercepat penyerapan anggaran secara tepat dan sesuai hukum.
Menutup arahannya, Jaksa Agung mengingatkan seluruh jajaran untuk mewaspadai potensi perlawanan balik dari pelaku korupsi.
Ia juga meminta agar kinerja institusi dipublikasikan secara transparan serta penggunaan media sosial dilakukan secara bijak dan sesuai etika.
Seluruh pimpinan satuan kerja di Papua diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab guna menghadirkan keadilan yang hakiki bagi masyarakat. (R)
beritaTerkait
komentar
