Jakarta (buseronline.com) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak aparat penegak hukum untuk mengungkap aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Dilansir dari laman dari DPR, desakan tersebut disampaikan menyusul pengungkapan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI yang menyebut empat pelaku penyerangan merupakan oknum anggota BAIS TNI.
Mafirion mengapresiasi langkah TNI yang telah membuka keterlibatan internal dalam kasus tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Kami mengapresiasi pengungkapan pelaku, namun penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini secara terang benderang,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Menurutnya, pengungkapan dalang dan motif menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan substantif. Tanpa itu, penegakan hukum dinilai hanya menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Politisi Fraksi PKB tersebut juga menilai keterlibatan oknum intelijen negara dalam serangan terhadap pembela HAM sebagai alarm serius bagi demokrasi di Indonesia. Ia menduga adanya upaya sistematis untuk membungkam aktivitas advokasi kemanusiaan melalui praktik teror terorganisir.
“Fakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi terstruktur terhadap aktivis?” tegasnya.
Lebih lanjut, Mafirion mengingatkan bahwa kegagalan mengungkap pihak di balik aksi tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam melindungi warganya.
Ia pun meminta agar para pelaku dijatuhi hukuman maksimal guna memberikan efek jera. Selain itu, aparat diminta menelusuri pihak yang memerintah, membiayai, hingga pihak yang diuntungkan dari aksi kekerasan tersebut.
“Sudah saatnya negara menunjukkan keberanian, bukan sekadar prosedur. Jika gagal mengungkap dalangnya, maka publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan?” pungkasnya. (R)
beritaTerkait
komentar
