Kakorlantas: Operasi Ketupat Wujud Kehadiran Negara Jaga Momentum Ramadan dan Idulfitri

Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa Operasi Ketupat bukan sekadar pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga momentum sosial dan spiritual masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri.

Dilansir dari laman Humas Polri, penegasan itu disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs Agus Suryonugroho SH MHum saat memaparkan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pelayanan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Auditorium Mutiara, PTIK, Jakarta, Senin.

Menurut Irjen Pol Agus, Operasi Ketupat memiliki tanggung jawab yang lebih luas dari sekadar pengaturan lalu lintas. Seluruh rangkaian kegiatan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idulfitri harus dipastikan berjalan aman dan kondusif.

“Operasi Ketupat itu bukan hanya operasi di bidang lalu lintas, bukan hanya mengamankan arus mudik dan arus balik. Tetapi negara hadir, Polri hadir dalam rangka menjaga momentum sosial dan momentum spiritual,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa seluruh jajaran wajib mampu mengantisipasi berbagai dinamika yang muncul selama periode tersebut, baik potensi peningkatan kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Selain itu, kepolisian juga dituntut mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.

Kakorlantas turut meminta para Kapolda untuk aktif turun langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan operasi berjalan optimal. Ia menilai momen ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

“Saya titip betul para Kapolda agar benar-benar berada di lapangan, karena ini momentum kita semuanya. Melalui Operasi Ketupat ini, trust publik terhadap kepolisian harus meningkat,” tegasnya.

Dalam persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat, Polri telah melakukan survei serta memperkuat koordinasi internal lintas fungsi. Jajaran Karo Ops dan Dirlantas di wilayah disebut telah memahami tata kelola lalu lintas, sehingga strategi pengamanan dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi selama arus mudik dan arus balik Lebaran. (R)

Pemprov Jateng Bebaskan Denda Pajak Kendaraan hingga Desember 2026

KPK Temukan 41 Anomali Tata Kelola Pemda Sumut, PBJ Paling Rawan

Kemenkes Ungkap 41 Persen Anak Sekolah Alami Karies Gigi dari Hasil CKG

Kemendikdasmen Perkuat Diplomasi Indonesia-Prancis Lewat Bahasa dan Sastra

TPID Sumut Dorong Penguatan Tata Kelola SPPG untuk Jaga Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan

Indonesia Siapkan 20 Kompetitor untuk WorldSkills Competition 2026 di Shanghai