Medan (buseronline.com) - Tokoh pers senior Sumatera Utara, Khairul Muslim, resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Kehormatan (Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Sumut. Dalam pencalonannya, ia membawa komitmen memperkuat integritas, independensi, dan kehormatan profesi wartawan.
Khairul menegaskan, Dewan Kehormatan tidak boleh hanya menjadi lembaga yang bertugas menjatuhkan sanksi kepada wartawan yang melakukan pelanggaran kode etik. Sebaliknya, DK harus menjadi kompas moral yang mampu menjaga marwah dan profesionalisme insan pers.
"DK harus menjadi kompas moral yang menjaga integritas, independensi, dan kehormatan profesi wartawan. Jadi bukan alat kekuasaan," tegas Khairul seusai mendaftarkan diri di Gedung PWI Sumut, Jalan Adinegoro, Medan, Jumat (6/11/2026).
Khairul dijadwalkan mengikuti pemilihan dalam Konferensi PWI Sumut yang akan berlangsung pada 21 November 2026.
Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Kondisi tersebut menuntut Dewan Kehormatan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Penegakan etika, katanya, tidak cukup hanya melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi, tetapi juga harus mengedepankan pendidikan serta pembinaan integritas wartawan.
Ia menilai, derasnya arus informasi kerap membuat kecepatan publikasi berbenturan dengan kewajiban wartawan melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran informasi.
Selain itu, ancaman berita menyesatkan, manipulasi gambar dan suara, plagiarisme digital, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan profesi untuk kepentingan pribadi menjadi persoalan serius yang harus mendapat perhatian.
"Teknologi boleh berkembang, tetapi prinsip dasar jurnalistik tidak boleh berubah. Kebenaran, independensi, akurasi, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi pegangan," ujarnya.
Khairul juga menyoroti pentingnya independensi Dewan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Menurutnya, setiap pemeriksaan dugaan pelanggaran etik harus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa tebang pilih.
Penanganan perkara harus berdasarkan bukti dan aturan organisasi, bukan karena kedekatan personal, senioritas, jabatan, ataupun kepentingan kelompok.
Ia mengingatkan agar DK tidak disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kritik maupun menghukum anggota yang berbeda pandangan dengan pengurus.
Sebaliknya, wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional harus mendapatkan perlindungan moral dan organisasi.
Khairul menilai kewibawaan Dewan Kehormatan justru terlihat dari keberanian menegakkan keadilan, termasuk ketika persoalan etik melibatkan orang-orang yang memiliki posisi penting dalam organisasi.
Selain penegakan aturan, ia juga mendorong DK lebih aktif melakukan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik, pendidikan etik, konsultasi, serta pembinaan profesi.
Diskusi mengenai kasus-kasus jurnalistik, penggunaan AI, konflik kepentingan, hingga batas antara produk jurnalistik dan konten pribadi perlu menjadi bagian dari program pembinaan.
Dengan demikian, keberhasilan Dewan Kehormatan tidak hanya diukur dari banyaknya anggota yang dijatuhi sanksi, tetapi dari meningkatnya kesadaran etik dan berkurangnya pelanggaran di kalangan wartawan.
Dalam dinamika organisasi, Khairul juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat dan persaingan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, seluruh proses harus tetap mengedepankan aturan dan persaudaraan.
DK diharapkan menjadi penyangga organisasi agar perbedaan pilihan tidak berkembang menjadi permusuhan, fitnah, intimidasi, maupun pengucilan terhadap anggota.
Khairul sendiri memiliki pengalaman panjang dalam organisasi kewartawanan. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut serta Ketua atau Koordinator Forum Wartawan Pemprov Sumut.
Hingga saat ini, ia masih dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Forum Wartawan Pemprov Sumut.
Melalui pencalonannya, Khairul berharap Dewan Kehormatan PWI Sumut ke depan semakin independen, berwibawa, dan mampu menjadi lembaga penjaga etika sekaligus pelindung kehormatan profesi wartawan. (Galung)
beritaTerkait
komentar