Pemkab Bekasi Gelar Rakor Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bersama BNPB

Bekasi (buseronline.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar rapat koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), perangkat daerah terkait, serta para camat.

Dilansir dari laman Jabarprov, rapat berlangsung di Ruang Rapat KH Raden Mamun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Rabu. Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

Dalam arahannya, Asep menjelaskan bahwa banjir yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi disebabkan oleh curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus, ditambah kiriman debit air besar dari wilayah hulu yang masuk secara bersamaan hingga ke wilayah hilir.

Menurutnya, wilayah hilir seperti Muaragembong mengalami banjir karena kapasitas tampung air sudah terlampaui sehingga menyebabkan tanggul jebol.

Ia menambahkan, secara historis Kabupaten Bekasi memang memiliki tingkat kerawanan banjir yang tinggi, namun kondisi tersebut semakin diperparah oleh perubahan tata guna lahan dan bertambahnya kawasan permukiman.

“Kalau melihat sejarahnya, Kabupaten Bekasi memang sudah lama mengalami banjir. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita melakukan penanganan yang tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga berkelanjutan,” ujar Asep.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi per 3 Februari 2026 pukul 12.00 WIB, sebanyak 23.687 kepala keluarga terdampak banjir, dengan 755 kepala keluarga di antaranya sempat mengungsi.

Bencana banjir tersebut tersebar di 28 desa dan sembilan kecamatan. Saat ini, kondisi dilaporkan berangsur membaik dengan wilayah terdampak tersisa di lima kecamatan, serta sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

Asep menegaskan, rapat koordinasi ini difokuskan pada percepatan penanganan tanggul jebol dan tanggul kritis, penetapan titik-titik prioritas, kejelasan pembagian kewenangan antar instansi, serta sinkronisasi antara penanganan darurat dan rencana penanganan permanen.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menyampaikan bahwa dalam satu bulan terakhir wilayahnya menghadapi bencana hidrometeorologi yang cukup kompleks, meliputi banjir, longsor, dan angin kencang.

Ia mencatat, pada pertengahan Januari 2026 terdapat 17 kecamatan yang terdampak banjir. “Per 3 Februari, jumlah kecamatan terdampak banjir berkurang menjadi lima kecamatan, dan terdapat tiga kecamatan terdampak longsor, yakni Bojongmangu, Serang Baru, dan Tambun Utara, dengan total 112 titik kejadian,” kata Muchlis.

Selain permukiman warga, banjir juga berdampak pada sektor pertanian. Tercatat, luas lahan pertanian terdampak mencapai 6.487 hektare, yang sebagian besar mengalami gagal tanam.

Wilayah hilir seperti Muaragembong, Babelan, Tarumajaya, Pebayuran, dan Cabangbungin menjadi perhatian utama karena menerima kiriman air dari sejumlah sungai serta dipengaruhi oleh pasang laut.

BPBD Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini masih bersifat darurat, antara lain melalui pemasangan geobag di titik-titik rawan, sambil menunggu kondisi cuaca dan tinggi muka air memungkinkan dilakukannya perbaikan tanggul secara permanen. (R)

KPK Luncurkan Program “Desa Matang Pengadaan” untuk Perkuat Pencegahan Korupsi Dana Desa

PSEL Medan Raya Ditargetkan Groundbreaking 2026, Olah hingga 1.700 Ton Sampah per Hari

Kemendikdasmen Gelar Komitmen Bersama SPMB Ramah 2026/2027, Tekankan Akses Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Pemprov Jateng Pastikan Kesehatan Hewan Kurban Idul Adha 2026, Populasi Ternak Diproyeksikan Surplus

Pemprov Sumut Perluas Kerja Sama dengan Jepang untuk Penguatan SDM dan Tenaga Kerja

FAO Waspadai Risiko Krisis Pangan Global, Indonesia Tunjukkan Ketahanan dan Surplus Produksi