Denpasar (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat transformasi pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat akan kinerja yang cepat, adil, dan transparan.
Dilansir dari laman Humas Polri, sebagai wujud nyata dari pembenahan tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung pelaksanaan fungsi Pamapta dan peningkatan pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di Polresta Denpasar, Polda Bali.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri, yang menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, seluruh unit pelayanan SPKT di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda akan direvitalisasi secara menyeluruh.
Revitalisasi tersebut mencakup penguatan peran Pamapta sebagai sistem komando terintegrasi yang bertanggung jawab merespons laporan masyarakat secara cepat, mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), serta menindaklanjuti gangguan kamtibmas dengan tepat dan terukur.
Sistem baru ini akan menghubungkan setiap laporan masyarakat ke jaringan pengawasan terpadu dari Mabes hingga kewilayahan, sehingga pelayanan publik Polri menjadi lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
“Pamapta harus berani dan tegas memimpin serta mengarahkan piket fungsi, karena Pamapta adalah Kapolres di luar jam dinas,” tegas Wakapolri.
Komjen Dedi juga menekankan pentingnya penyesuaian pola patroli berdasarkan tingkat kerawanan wilayah, agar kehadiran Polri benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Polri akan meluncurkan pilot project penerapan Pamapta pada Apel Kasatwil mendatang, yang akan menjadi model nasional dalam memperkuat efektivitas pengawasan dan respon cepat di lapangan.
Dalam tinjauannya, Wakapolri turut memberikan perhatian terhadap peningkatan fasilitas pelayanan SPKT agar masyarakat merasa nyaman saat melapor.
Fasilitas tersebut meliputi ruang bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta perlengkapan operasional modern bagi petugas seperti rompi, body vest, senjata listrik, jas hujan, dan Quick Response Set Sabhara.
Semua itu dirancang untuk menciptakan pelayanan yang ramah, humanis, dan inklusif. Selain pembenahan fisik, Polri juga memperkuat digitalisasi pelayanan publik melalui sistem pelaporan terintegrasi.
Melalui sistem ini, identitas pelapor dapat terverifikasi otomatis melalui foto, nama, dan lokasi yang dipantau langsung oleh petugas.
Operator SPKT juga dapat mengakses kamera pemantau, melakukan video tour di titik rawan, serta memonitor situasi lalu lintas secara real-time menggunakan drone.
Sistem ini akan diintegrasikan dengan aplikasi Mabes Polri untuk membentuk basis data tunggal nasional yang mempercepat analisis dan pengambilan keputusan.
“Semua aplikasi dan perangkat yang dibangun harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, bukan sekadar simbol modernisasi. Polri harus hadir dengan bukti kerja, bukan hanya janji,” ujar Komjen Dedi Prasetyo.
Ia juga mendorong penggunaan body camera sebagai alat pengawasan dan bukti autentik dalam setiap kegiatan kepolisian di lapangan. Menurutnya, transformasi ini merupakan jawaban konkret atas kritik masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dinilai belum optimal.
“Polri harus berubah dan terus berbenah. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik, dan Polri harus hadir dengan wajah humanis, profesional, dan mampu memberikan rasa aman,” tuturnya.
Dengan langkah terukur dan komitmen berkelanjutan di seluruh jajaran, Polri optimistis SPKT di seluruh Indonesia akan menjadi simbol nyata transformasi menuju institusi kepolisian yang modern, transparan, dan dipercaya rakyat.
Dalam peninjauan tersebut, Wakapolri didampingi oleh Irjen Pol Umar Effendi selaku Kasatgas Penjamin Mutu Akselerasi Transformasi Polri, Irjen Pol Iman Prijantoro selaku Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri, serta Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya.
Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan Polri dalam memastikan transformasi pelayanan publik berjalan nyata hingga ke tingkat kewilayahan. (R)
beritaTerkait
komentar
