Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Beras Oplosan PT PIM

Jakarta (buseronline.com) - Bareskrim Polri menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan beras oplosan yang diproduksi PT PIM. Mereka adalah S selaku Presiden Direktur PT PIM, AI selaku Kepala Pabrik, dan DO selaku Kepala Quality Control (QC) PT PIM 1.

Dilansir dari laman Humas Polri, Kasatgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan alat bukti yang cukup.

“Berdasarkan fakta hasil penyidikan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan tiga orang tersangka sesuai peran dan perbuatannya,” ujar Helfi di Jakarta, Selasa.

Helfi menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku adalah memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai standar mutu SNI Beras Premium No. 6128 Tahun 2020.

Standar tersebut diatur dalam Permendag No. 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras dan Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) No. 2 Tahun 2023 tentang Standar Mutu dan Label Beras.

Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 13.740 karung beras dan 58,9 ton beras patah beras premium merek Sonia, Fortune, Sovia, dan Siip dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg.

Penyidik juga mengamankan 53,150 ton beras patah besar dan 5,750 ton beras patah kecil dalam kemasan karung.

Selain itu, penyidik turut menyita berbagai dokumen legalitas dan sertifikat penunjang, di antaranya dokumen hasil produksi, dokumen pemeliharaan mesin, legalitas perusahaan, izin edar, sertifikat merek, standar operasional prosedur, dokumen pengendalian ketidaksesuaian produk, serta dokumen lain yang terkait dengan perkara.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf A, E, dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp2 M.

Mereka juga dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp10 M. (R)

Gerakan Sekolah ASRI dan Penanaman Mangrove Perkuat Karakter Peduli Lingkungan

Polri Siapkan Posko Khusus untuk Permudah Pengurusan Dokumen Korban Kebakaran Kemayoran

Polri dan PLN Perkuat Pengamanan Jantung Kelistrikan Jateng-DIY Melalui Bintek Sistem Manajemen Pengamanan

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Negara Rugi Rp622 Miliar

Operasi Patuh 2026 Ditunda, Korlantas Polri Masih Lakukan Evaluasi

Kader PKK Karanganyar Diajari Olah Lele Tanpa Amis dan Budikdamber untuk Ketahanan Pangan Keluarga