Rabu, 27 Mei 2026

Penyidikan Kasus Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut di Tangerang Dimulai

Kamis, 13 Februari 2025 00:11 WIB
Penyidikan Kasus Pemalsuan Sertifikat Pagar Laut di Tangerang Dimulai
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, memberikan keterangan terkait penyidikan kasus dugaan pemalsuan sertifikat pagar laut di Tangerang.
Tangerang (buseronline.com) - Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kohod terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) yang digunakan untuk izin pagar laut di perairan Tangerang.

Informasi ini disampaikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Senin (10/2/2025) malam.

Dalam keterangannya, Djuhandhani mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. "Sudah diperiksa sebagai saksi. Kita sudah memeriksa Kepala Desa (Kohod)," ujarnya, Selasa (11/2/2025).

Penyidik mengungkapkan bahwa kasus dugaan pemalsuan sertifikat ini telah berlangsung sejak tahun 2021 di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Kita sudah mendapatkan peristiwa pemalsuan tersebut terjadi sejak 2021 sampai saat ini di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” jelas Djuhandhani.

Penyelidikan terkait kasus pagar laut ini telah dimulai sejak 10 Januari 2025 dan hingga saat ini sebanyak 44 saksi telah diperiksa.

Selain warga setempat, penyidik juga telah meminta keterangan dari pihak kementerian, instansi terkait, serta beberapa ahli yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini.

Menurut Djuhandhani, setelah seluruh alat bukti dan pemeriksaan terselesaikan, pihaknya akan segera menggelar perkara guna menentukan langkah hukum lebih lanjut.

“Selanjutnya, kalau nanti alat bukti ataupun pemeriksaan-pemeriksaan sudah selesai, kami akan segera menggelarkan perkara, apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka, atau keterlibatan-keterlibatan lainnya untuk dikembangkan lebih lanjut,” terangnya.

Kasus ini kini telah dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memastikan adanya pelanggaran hukum terkait pemalsuan sertifikat dan menentukan langkah hukum yang tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. (R)
Editor
: Agie HT Bukit SH
beritaTerkait
Pertamina Perkuat Transformasi Digital Berbasis AI, Targetkan EBITDA US$300 Juta pada 2027
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni, Fokus Penegakan Hukum Digital lewat ETLE
Uzbekistan Umumkan Skuad Sementara untuk Piala Dunia 2026
Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting
Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan
998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung
komentar
beritaTerbaru