Minggu, 22 November 2026

KPK Ungkap Lima Titik Rawan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara

Minggu, 22 November 2026 18:30 WIB
KPK Ungkap Lima Titik Rawan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara
Rakorda bersama pemerintah daerah wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).

Ambon (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lima titik rawan penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Dilansir dari laman KPK, kerawanan tersebut meliputi sektor perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ).

KPK mengingatkan pemerintah daerah agar memperkuat sistem pengawasan sejak tahap perencanaan guna mencegah inefisiensi anggaran, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Ely Kusumastuti, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama pemerintah daerah wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, pada 19 November 2026.

Ely menjelaskan, lima titik rawan tersebut terdiri dari dua kerawanan pada sektor perencanaan, satu pada penganggaran, serta dua pada pengadaan barang dan jasa.

Pada sektor perencanaan, potensi penyimpangan muncul akibat program yang tidak tepat sasaran dan inefisiensi anggaran. Sementara pada penganggaran, KPK menyoroti kemungkinan penyimpangan harga dalam penyusunan maupun alokasi anggaran.

Adapun pada sektor PBJ, kerawanan mencakup pelaksanaan pengadaan yang tidak akuntabel serta potensi konflik kepentingan dalam menentukan penyedia barang dan jasa.

"Seluruh red flag pada perencanaan, penganggaran, dan PBJ bermuara pada risiko tata kelola. Oleh karena itu, penguatan pengendalian sejak perencanaan sangat diperlukan agar usulan dan alokasi anggaran sesuai kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan," ungkap Ely.

Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Provinsi Maluku mencatat nilai MCSP 82 dan SPI 66,56. Sedangkan Maluku Utara memperoleh nilai MCSP 90 dan SPI 61,89.

KPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam perencanaan daerah, seperti ketidakselarasan RPJMD dan RKPD, usulan program yang belum berbasis data dan prioritas, serta duplikasi program antar perangkat daerah.

Pada sektor penganggaran, risiko terlihat dari pergeseran anggaran berulang, ketidaksesuaian antara serapan anggaran dan capaian kinerja, hingga penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun.

Sementara dalam pengadaan barang dan jasa, KPK menyoroti potensi spesifikasi pengadaan yang diarahkan kepada penyedia tertentu, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak memadai, serta kemungkinan pengaturan pemenang tender.

Selain itu, Ely mengingatkan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota legislatif dan dana hibah.

Menurutnya, setiap usulan pokir harus memiliki sumber aspirasi yang jelas dan melalui pengujian kelayakan sebelum dimasukkan ke dalam penganggaran.

"Pemerintah daerah harus memastikan setiap usulan memiliki dasar kebutuhan dan memenuhi ketentuan sebelum dianggarkan," tegasnya.

Pengelolaan hibah juga harus melalui pengawasan berjenjang, mulai dari perangkat daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga kepala daerah agar penyalurannya tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ely menegaskan, APIP harus mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi seluruh tahapan pemerintahan. Pengawasan tidak hanya sebatas kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan tidak akan melindungi aparatur pemerintahan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Silakan KPK, tahun depan datang kembali untuk melakukan reviu. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya.

Upaya pencegahan korupsi ini merupakan bagian dari kerja sama KPK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Program tersebut dilaksanakan melalui 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua.

Rakorda turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kemendagri, LKPP, dan BPKP. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
KPK Kampanyekan Antikorupsi Lewat Musikal SIDIK, Digelar 4-6 Desember 2026
Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah
KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi
KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan
KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028
Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026
komentar
beritaTerbaru