Minggu, 22 November 2026

KPK Ungkap Lima Titik Rawan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara

Minggu, 22 November 2026 18:30 WIB
KPK Ungkap Lima Titik Rawan Korupsi di Maluku dan Maluku Utara
Rakorda bersama pemerintah daerah wilayah Maluku dan Maluku Utara di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).
Ely menegaskan, APIP harus mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi seluruh tahapan pemerintahan. Pengawasan tidak hanya sebatas kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menyambut baik langkah KPK dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan tidak akan melindungi aparatur pemerintahan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi.

"Saya memiliki komitmen yang sangat kuat. Silakan KPK, tahun depan datang kembali untuk melakukan reviu. Kita ingin memastikan ada peningkatan dalam tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya.

Upaya pencegahan korupsi ini merupakan bagian dari kerja sama KPK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Program tersebut dilaksanakan melalui 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua.

Rakorda turut dihadiri Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati dan wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur, kepala perangkat daerah, serta perwakilan Kemendagri, LKPP, dan BPKP. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
KPK Kampanyekan Antikorupsi Lewat Musikal SIDIK, Digelar 4-6 Desember 2026
Ketua KPK Usulkan Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah
KPK Ingatkan Direksi BUMD DKI Jakarta Patuhi Prinsip Tata Kelola dan Hindari Korupsi
KPK Bekali 5.938 Pegawai Barantin Pendidikan Antikorupsi, Perkuat Integritas Pelayanan
KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028
Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026
komentar
beritaTerbaru