Jumat, 13 November 2026

Kapolri Instruksikan Jajaran Berantas Calo dan Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja

Jumat, 13 November 2026 17:10 WIB
Kapolri Instruksikan Jajaran Berantas Calo dan Pungli Rekrutmen Tenaga Kerja
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto foto bersama dengan lainnya usai meluncurkan program nasional Poliran sekaligus menggelar uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

Bandung (buseronline.com) - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja, khususnya di kawasan industri.

Dilansir dari laman Humas Polri, instruksi tegas tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program nasional Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sekaligus menggelar uji kompetensi satuan pengamanan (satpam) di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, pada 11 November 2026.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri UMKM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.

Di hadapan para pejabat yang hadir, Kapolri secara khusus menginstruksikan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) dan seluruh Kapolda di Indonesia untuk melakukan penindakan hukum terhadap para pelaku percaloan yang merugikan pencari kerja.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dan calo-calo yang selalu meresahkan masyarakat pencari kerja. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," ujar Jenderal Polisi Suyudi.

Kapolri mengungkapkan, praktik percaloan tidak hanya terjadi di sekitar kawasan industri, tetapi juga disinyalir melibatkan oknum internal perusahaan. Modus tersebut dinilai semakin meresahkan karena membebani masyarakat yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.

Selain merugikan pencari kerja secara ekonomi, praktik pungli dan percaloan juga berpotensi mengganggu iklim investasi serta kepastian hukum di daerah.

Sebagai langkah konkret, Polri membuka layanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 110 yang dapat diakses secara gratis.

Polri juga akan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat koordinasi dengan sistem pengamanan internal perusahaan.

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Pantang Menyerah, Penyandang Disabilitas Ikuti Program Poliran untuk Mendapatkan Pekerjaan
Kapolri Luncurkan Program Poliran, Bantu Perluas Kesempatan Kerja bagi Masyarakat
Korlantas Polri Tegaskan SIM Belum Berlaku Seumur Hidup, Perpanjangan Tetap Lima Tahun
Pusdikmin Polri Gelar Seminar Policy Brief, Perkuat Peran Kepolisian dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
Korlantas Polri Permudah Ujian SIM, Materi Teori dan Praktik Kini Bisa Dipelajari Secara Digital
Polri Pecat Anggota AS Terkait Dugaan Penyalahgunaan Akses Teknologi untuk Penyadapan
komentar
beritaTerbaru