KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai salah satu langkah memenuhi persyaratan keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dilansir dari laman KPK, salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah pengaturan dan kriminalisasi tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing atau foreign bribery. Ketentuan ini menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk mengaksesi Konvensi Anti-Suap OECD.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, mengatakan proses aksesi Konvensi Anti-Suap OECD tidak sekadar berkaitan dengan pemenuhan persyaratan keanggotaan. Lebih dari itu, proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi nasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara.

Hal itu disampaikan Agus dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD bertajuk "Perkembangan dan Evaluasi Proses Aksesi Indonesia ke OECD" di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada 9 November 2026.

"Langkah ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menerapkan standar integritas global sekaligus memperkuat kredibilitas sistem hukum dan tata kelola nasional di mata dunia," ujar Agus.

Untuk mendukung proses aksesi, KPK bersama Sekretariat OECD saat ini tengah menyusun Comprehensive Gap Analysis. Kajian tersebut bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum Indonesia dengan ketentuan dalam Konvensi Anti-Suap OECD.

Penyusunan kajian merupakan tindak lanjut dari initial gap analysis yang telah dilakukan pada 2025 dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pada 9-11 Juni 2026, OECD juga telah melaksanakan Fact Finding Mission di Jakarta dengan melibatkan para ahli dari Brasil, Australia, dan Rumania.

Kegiatan tersebut bertujuan mengonfirmasi jawaban kuesioner Indonesia sekaligus menilai kesiapan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Anti-Suap OECD. Berdasarkan draf awal Gap Analysis Report yang diterima Indonesia pada Agustus 2026, terdapat tiga persyaratan utama yang harus dipenuhi sebelum proses ratifikasi dimulai.

Ketiga persyaratan tersebut meliputi kriminalisasi foreign bribery, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi efektif dan memberikan efek jera, serta larangan pengurangan pajak atas pembayaran suap kepada pejabat publik asing.

OECD juga merekomendasikan penguatan regulasi terkait bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi, pengawasan perusahaan dan pasar modal untuk mencegah praktik pencatatan keuangan palsu (false accounting), serta peningkatan perlindungan bagi pelapor atau whistleblower.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPK mendorong percepatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Tipikor agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.

KPK juga meminta agar substansi perubahan UU Tipikor diselaraskan dengan ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD dan rekomendasi dalam Gap Analysis Report.

Selain itu, KPK menekankan pentingnya penguatan peran Kementerian Hukum sebagai koordinator utama dalam penyusunan regulasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan aksesi dan ratifikasi konvensi tersebut.

Agus menyebut KPK telah mendorong perubahan UU Tipikor sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. KPK juga telah menyampaikan rekomendasi kebijakan mengenai pengaturan tindak pidana foreign bribery kepada Kementerian Hukum sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik.

"Perubahan UU Tipikor menjadi fondasi penting memenuhi ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD. Karena itu, percepatan penyusunan dan pembahasan revisi UU Tipikor perlu diperhatikan bersama agar target aksesi 2028 tercapai," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah menargetkan Indonesia resmi bergabung pada 2028.

Menurut Airlangga, penguatan kerangka hukum antipenyuapan melalui revisi UU Tipikor menjadi salah satu isu strategis dalam proses aksesi tersebut.

Perubahan undang-undang diperlukan untuk mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas aspek yurisdiksi, mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.

"Dalam konteks sektor antikorupsi, OECD mensyaratkan pengaturan foreign bribery dalam kerangka hukum nasional sebagai salah satu prasyarat penting menuju keanggotaan penuh Indonesia," ungkap Airlangga.

Selain pemberantasan korupsi, proses aksesi OECD juga mencakup sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha.

Sejumlah penyesuaian regulasi bahkan membutuhkan perubahan undang-undang melalui koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR RI.

Pemerintah berharap berbagai pembenahan regulasi tersebut dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sehingga target Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028 dapat tercapai. (R)

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast

KPK Evaluasi Program Ber-Aksi 2026, Kabupaten Asahan Penuhi 15 Indikator Antikorupsi

KPK Ajak Mahasiswa ISI Bali Kampanyekan Antikorupsi Lewat Karya Komik

KPK Gelar Festival Film Antikorupsi 2026, Sebanyak 46 Film Pendek Siap Ditayangkan