KPK Dorong Revisi UU Tipikor untuk Penuhi Syarat Keanggotaan OECD, Target 2028

Agus menyebut KPK telah mendorong perubahan UU Tipikor sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. KPK juga telah menyampaikan rekomendasi kebijakan mengenai pengaturan tindak pidana foreign bribery kepada Kementerian Hukum sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik.

"Perubahan UU Tipikor menjadi fondasi penting memenuhi ketentuan Konvensi Anti-Suap OECD. Karena itu, percepatan penyusunan dan pembahasan revisi UU Tipikor perlu diperhatikan bersama agar target aksesi 2028 tercapai," kata Agus.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa progres Indonesia untuk menjadi anggota penuh OECD telah mencapai sekitar 80 persen. Pemerintah menargetkan Indonesia resmi bergabung pada 2028.

Menurut Airlangga, penguatan kerangka hukum antipenyuapan melalui revisi UU Tipikor menjadi salah satu isu strategis dalam proses aksesi tersebut.

Perubahan undang-undang diperlukan untuk mengatur tindak pidana penyuapan terhadap pejabat publik asing, memperkuat pertanggungjawaban pidana korporasi, memperluas aspek yurisdiksi, mendukung penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta meningkatkan perlindungan bagi pelapor, informan, dan saksi.

"Dalam konteks sektor antikorupsi, OECD mensyaratkan pengaturan foreign bribery dalam kerangka hukum nasional sebagai salah satu prasyarat penting menuju keanggotaan penuh Indonesia," ungkap Airlangga.

Selain pemberantasan korupsi, proses aksesi OECD juga mencakup sejumlah isu strategis lainnya, mulai dari kebijakan regulasi, tata kelola korporasi, iklim investasi, statistik nasional, tata kelola publik, hingga kebijakan persaingan usaha.

Sejumlah penyesuaian regulasi bahkan membutuhkan perubahan undang-undang melalui koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR RI.

Pemerintah berharap berbagai pembenahan regulasi tersebut dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan sehingga target Indonesia menjadi anggota penuh OECD pada 2028 dapat tercapai. (R)

Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast

KPK Evaluasi Program Ber-Aksi 2026, Kabupaten Asahan Penuhi 15 Indikator Antikorupsi

KPK Ajak Mahasiswa ISI Bali Kampanyekan Antikorupsi Lewat Karya Komik

KPK Gelar Festival Film Antikorupsi 2026, Sebanyak 46 Film Pendek Siap Ditayangkan