Pemprov Jateng Perkuat Pencegahan Korupsi, ASN Diminta Hindari Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi dengan meningkatkan budaya integritas dan antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN).

Dilansir dari laman Jatengprov, upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi budaya antikorupsi yang berfokus pada pengendalian gratifikasi dan pencegahan benturan kepentingan.

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Jawa Tengah itu berlangsung di Gedung DWP Provinsi Jawa Tengah, pada 9 November 2026.

Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto mengatakan penguatan budaya antikorupsi menjadi hal penting karena organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran serta melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan, tetapi juga harus dibarengi pembentukan karakter dan integritas aparatur.

"Di situlah butuh budaya kantor, yaitu budaya antikorupsi, termasuk budaya integritas yang menyasar kepada SDM-nya, kepada ASN-nya," kata Dhoni.

Dia juga mengingatkan ASN, khususnya pejabat pengambil keputusan, agar tidak mengabaikan potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas.

Hubungan kekerabatan, afiliasi, maupun kepentingan pribadi, menurutnya, berpotensi membuat keputusan yang seharusnya objektif berubah menjadi subjektif.

Sementara itu, Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dia menjelaskan, perilaku koruptif dapat dipicu oleh dua faktor utama, yakni kebutuhan dan keserakahan. Karena itu, penguatan integritas pribadi harus disertai penerapan sistem pengendalian di lingkungan kerja.

Lilik mengajak seluruh ASN untuk memperkuat keimanan, membangun kesadaran diri, serta mengoptimalkan mekanisme pengendalian gratifikasi dan pelaporan benturan kepentingan.

Melalui sosialisasi tersebut, dia berharap seluruh pegawai memahami batasan perilaku, mampu menghindari gratifikasi, dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi benturan kepentingan.

Di sisi lain, Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (Kompak API) Jawa Tengah, Dr Suharsi, menilai sosialisasi antikorupsi harus dilanjutkan dengan tindakan nyata di setiap OPD.

Menurutnya, ASN perlu dibekali kemampuan untuk mengenali sekaligus memitigasi berbagai risiko korupsi di lingkungan kerja, bukan sekadar memahami teori tentang integritas.

"Sosialisasi bagus, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan penguatan dan aktualisasi. Harus ada latihan-latihan bagaimana memitigasi potensi risiko korupsi yang ada di lingkungannya," ujar Suharsi.

Dia menambahkan, integritas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sehat. Sistem pengawasan yang baik tidak akan berjalan maksimal tanpa didukung aparatur yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi.

Senada, Penyuluh Antikorupsi Madya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Lilik Sugiarti Oskandar, mengingatkan pentingnya mengoptimalkan instrumen pencegahan korupsi yang telah tersedia.

Sejumlah instrumen tersebut antara lain Unit Pengendalian Gratifikasi, Monitoring Center for Prevention (MCP), pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Menurutnya, seluruh perangkat pengawasan tersebut harus didukung kesadaran individu untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"Yang utama adalah dari diri sendiri terlebih dahulu. Karena sistem mau dibuat seperti apa pun tidak akan pernah bisa efektif, kalau diri sendiri itu tidak terbentuk untuk berintegritas," katanya.

Pemprov Jawa Tengah berharap penguatan budaya antikorupsi tersebut dapat meningkatkan kesadaran ASN dalam mencegah praktik korupsi, sekaligus menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. (R)

Pemprov Jateng Siapkan Bantuan Rp26 Miliar untuk Tingkatkan Kualitas PAUD

Nawal Arafah Yasin Ajak Sekolah Tingkatkan Konsumsi Ikan Sejak Dini

Pemprov Jateng Integrasikan CKG dan Speling, Perluas Layanan Kesehatan hingga Pelosok Desa

1.217 Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Semarang Bersedia Kembali Mengenyam Pendidikan

Pemprov Jateng Kembangkan Sigap Deswita untuk Dorong 1.000 Desa Wisata

Pemprov Jateng Perluas Akses Beasiswa Kuliah bagi Masyarakat Kurang Mampu