Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

Menurutnya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya diukur melalui kelengkapan dokumen maupun pencapaian nilai. Hal terpenting adalah memastikan transparansi pemerintahan, keadilan pelayanan publik, serta tindak lanjut setiap pengaduan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat berbagai instrumen pencegahan korupsi.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengoperasian Whistleblowing System (WBS), Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), serta digitalisasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Pemerintah juga menerapkan larangan gratifikasi dan penggunaan perantara tidak resmi atau calo, memperluas pelayanan digital, memperkuat transparansi informasi layanan, serta mendorong pembayaran non-tunai," ungkap Taufik.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Asahan diharapkan mampu mempertahankan komitmen antikorupsi dan menjadikannya sebagai budaya kerja di seluruh lingkungan pemerintahan.

KPK bersama tim penilai juga berharap berbagai langkah pencegahan yang telah dilakukan dapat diterapkan secara konsisten hingga unit pelayanan terkecil, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (P3)

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast

KPK Evaluasi Program Ber-Aksi 2026, Kabupaten Asahan Penuhi 15 Indikator Antikorupsi

KPK Ajak Mahasiswa ISI Bali Kampanyekan Antikorupsi Lewat Karya Komik

KPK Gelar Festival Film Antikorupsi 2026, Sebanyak 46 Film Pendek Siap Ditayangkan

KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional