Kabupaten Asahan Raih Predikat Istimewa sebagai Daerah Percontohan Antikorupsi 2026

Asahan (buseronline.com) - Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berhasil meraih kategori Istimewa dalam Penilaian Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-Aksi) Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengumuman tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, dalam kegiatan penilaian percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang berlangsung di Kantor Bupati Asahan, pada 5 November 2026.

Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Adapun pengukuhan Kabupaten Asahan sebagai daerah percontohan Ber-Aksi dijadwalkan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2026.

Predikat Istimewa tersebut diperoleh setelah tim penilai gabungan melakukan observasi dan verifikasi terhadap berbagai bukti serta indikator yang disiapkan Pemkab Asahan selama enam bulan terakhir.

Tim penilai terdiri dari KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Ombudsman RI Sumatera Utara, BPKP Sumut, serta Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Basuki Widodo mengungkapkan bahwa berdasarkan data penindakan KPK sejak 2004 hingga triwulan II 2026, tercatat sebanyak 1.892 kasus korupsi. Dari jumlah itu, sebanyak 731 kasus terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Menurutnya, tingginya angka tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi.

"Alangkah lebih baik kalau kita tetap berada di jalur pencegahan. Melalui penilaian percontohan ini, seluruh pejabat dan aparat diharapkan mematuhi aturan serta memperkuat partisipasi masyarakat," ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, Kabupaten Asahan berhasil memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian yang ditetapkan. Sejumlah capaian bahkan melampaui standar minimal.

Skor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK Kabupaten Asahan mencapai 87,5, lebih tinggi dari batas minimal 75. Sementara Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PAN-RB memperoleh skor 2,86 dari standar minimal 2,5.

Capaian positif juga terlihat pada Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang meningkat dari 38,20 pada 2025 menjadi 80,75 pada 2026.

Selain itu, Pemkab Asahan menerima 85 pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! selama Januari hingga Juli 2026, dengan 62 laporan telah dituntaskan. Kabupaten Asahan juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama dua tahun berturut-turut.

Meski demikian, KPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Asahan.

Di antaranya mempercepat penyelesaian hasil pengawasan, memperkuat mitigasi risiko, meningkatkan respons terhadap pengaduan masyarakat, serta memastikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki minimal satu penyuluh antikorupsi.

Wakil Gubernur Sumut H Surya, turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Asahan menjadi daerah percontohan Ber-Aksi yang mewakili Provinsi Sumatera Utara.

Ia menilai program tersebut merupakan bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami mengapresiasi Asahan, yang ditetapkan sebagai percontohan Kabupaten/Kota Ber-Aksi mewakili Provinsi Sumatera Utara. Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui komitmen dan data," kata Surya.

KPK Perkuat Kerja Sama Global untuk Pulihkan Aset Korupsi di Luar Negeri

Asahan Perkuat Pendidikan Antikorupsi, Gandeng Jaksa hingga Manfaatkan Podcast

KPK Evaluasi Program Ber-Aksi 2026, Kabupaten Asahan Penuhi 15 Indikator Antikorupsi

KPK Ajak Mahasiswa ISI Bali Kampanyekan Antikorupsi Lewat Karya Komik

KPK Gelar Festival Film Antikorupsi 2026, Sebanyak 46 Film Pendek Siap Ditayangkan

KPK Tekankan Budaya Antikorupsi, Integritas Jadi Fondasi Poltekkes Semarang Menuju Kampus Internasional