PP Polri Dukung Kapolri Tindak Tegas Oknum Anggota Terlibat Dugaan Penyadapan Ilegal

Jakarta (buseronline.com) - Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Dr (HC) Suyudi Ario Seto dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, pengambilan data elektronik, dan akses ilegal yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota Polri.

Dilansir dari laman Humas Polri, dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada 5 November 2026.

Audiensi tersebut dipimpin Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn) Drs H Bambang Hendarso Danuri MM bersama jajaran pengurus dan sejumlah purnawirawan Polri. Kapolri turut didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri.

Dalam pertemuan itu, Kapolri menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan yang diberikan para senior purnawirawan Polri.

Ia menegaskan, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal institusi.

"Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun," tegas Kapolri.

Menurutnya, langkah penegakan hukum tersebut dilakukan demi kebaikan institusi Polri dalam meningkatkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar tetap fokus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat kehadiran Polri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut.

Sebelumnya, PP Polri juga telah menerima penjelasan langsung dari Wakapolri yang ditugaskan Kapolri untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara.

Bambang mengatakan, para purnawirawan merasa prihatin atas peristiwa tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi ketegasan Kapolri dalam mengambil langkah hukum terhadap oknum anggota yang diduga terlibat tindak pidana.

"Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas," ungkap Bambang.

Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen menjaga kehormatan dan melakukan pembenahan di tubuh Polri.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan kepada Kapolri dan jajaran pejabat utama Mabes Polri. Pesan tersebut menjadi bentuk kepedulian dan dukungan agar Polri tetap solid, tangguh, serta konsisten menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satu pesan yang disampaikan adalah apresiasi terhadap upaya Kapolri memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan TNI, kementerian, lembaga, serta berbagai instansi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

Polri Mutasi 264 Pati dan Pamen pada November 2026, Sejumlah Jabatan Strategis Berganti

Polri Bakal Tertibkan Debt Collector, Usulkan Pembentukan Satuan Jasa Penagihan

Polri Bongkar Sindikat TPPO Modus Rekrutmen Tentara Bayaran ke Rusia, 58 WNI Jadi Korban

Polri Nonaktifkan Empat Personel Usai Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo

Polri Mutasi Tiga Pamen, Kapolres Sukoharjo Diganti Saat Propam Lakukan Pemeriksaan

Foksi Imbau Masyarakat Tetap Tenang Terkait Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran Sukoharjo