KPK Dorong Akademisi Aktif Cegah Korupsi Sumber Daya Alam

Di sisi lain, Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai keterlibatan KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) telah mendorong sejumlah perbaikan dalam tata kelola sektor SDA, termasuk peninjauan izin pertambangan.

Meski demikian, ia mengingatkan konflik kepentingan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan kekayaan alam.

"Pusat korupsi itu adalah konflik kepentingan. Antara negara dan korporasi garisnya menjadi semu," kata Iqbal.

Melalui kegiatan tersebut, KPK berharap dunia pendidikan dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan antikorupsi, penelitian, dan kajian kebijakan.

Keterlibatan akademisi bersama pemerintah dan masyarakat sipil diharapkan mampu mendorong pengelolaan SDA yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga manfaat kekayaan alam dapat dirasakan secara merata tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan serta hak generasi mendatang. (R)

KPK Bekali 110 Calon Pemimpin Nasional dengan Pendidikan Antikorupsi

KPK dan Imigrasi Pulangkan Warga Thailand Buronan Interpol Terkait Dugaan Suap US$300 Ribu

KPK-Lemhannas Perkuat Integritas Calon Pemimpin Nasional

KPK: Indeks Integritas Pendidikan 2026 Capai 73,30, Tata Kelola Masih Jadi Tantangan

KPK Libatkan Sejumlah Lembaga Bahas Standar Penghitungan Kerugian Negara

KPK Perluas Gerakan Antikorupsi di Lampung, Libatkan Kampus hingga Pelajar