Polri Moratorium Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Konflik Agraria

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengungkapkan bahwa terdapat 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia.

Data tersebut tercatat dalam basis data terpusat pada aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP), berdasarkan laporan polisi yang diterima penyidik.

"Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi E-MP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi. Artinya, ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Syahar tidak merinci lokasi 78 titik rawan konflik agraria tersebut. Namun, dia menyebut terdapat sejumlah tipologi konflik yang ditangani kepolisian.

Konflik tersebut antara lain terjadi antarmasyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat, serta antara pemerintah dengan perusahaan.

Polri, kata Syahar, terus mendorong penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, perdata, maupun hak masyarakat adat.

Dengan pendekatan tersebut, Polri berharap penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara lebih adil dan menyeluruh, tanpa mengesampingkan hak masyarakat dalam memperjuangkan kepemilikan maupun penguasaan tanah. (R)

Kapolri Tegaskan Komitmen Perkuat Penegakan Hukum dan Dukung Indonesia Emas 2045

Kapolri dan Menkomdigi Perkuat Sinergi Berantas Judi Online hingga Penipuan Digital

Operasi Patuh 2026, Polri Kedepankan Edukasi untuk Tekan Angka Kecelakaan

Korps Sabhara Baharkam Polri Bagikan 550 Paket Makanan Bergizi dan Tanam Pohon di Depok

Bareskrim Polri Bongkar Bisnis BBM Ilegal di Muratara, Puluhan Ribu Liter Solar Disita

Polri Gandeng GEKRAFS Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional