Polri Moratorium Perkara Pidana yang Berkaitan dengan Konflik Agraria

Jakarta (buseronline.com) - Polri memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural.

Dilansir dari laman Humas Polri, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada 26 Agustus 2026.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono mengatakan, moratorium dilakukan sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas kepolisian dengan hasil kesepakatan bersama lembaga legislatif.

"Sebagai wujud kepatuhan dan penyelarasan visi dengan lembaga legislatif, kami telah mengambil langkah strategis dengan memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap seluruh penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria struktural," ujar Syahar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria di Baleg DPR RI, pada 7 September 2026.

Syahar menjelaskan, konflik agraria tidak selalu berkaitan dengan persoalan pidana. Dalam sejumlah kasus, konflik tersebut juga memiliki aspek keperdataan maupun menyangkut hak masyarakat adat.

Atas dasar itu, Polri mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme musyawarah, mediasi, dan keadilan restoratif. Penundaan proses pidana secara prejudisial juga diterapkan terhadap perkara yang memiliki keterkaitan dengan perjuangan masyarakat dalam mempertahankan hak atas tanah.

"Sementara itu, dalam menyikapi esensi perjuangan hak atas tanah yang kental dengan aspek keperdataan maupun adat, Polri secara konsisten mengedepankan asas penundaan proses pidana prejudisial," kata Syahar.

Menurut dia, langkah tersebut memberikan ruang yang lebih luas kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik melalui pendekatan non-litigasi sebelum persoalan berkembang menjadi proses pidana.

"Kami memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi penyelesaian berbasis mediasi dan keadilan restoratif, guna memastikan bahwa instrumen hukum pidana tidak mencederai esensi perjuangan hak masyarakat itu sendiri," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar juga mengungkapkan bahwa terdapat 78 titik rawan konflik agraria di seluruh Indonesia.

Data tersebut tercatat dalam basis data terpusat pada aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP), berdasarkan laporan polisi yang diterima penyidik.

"Berdasarkan basis data terpusat pada aplikasi E-MP, terdapat 78 titik rawan konflik agraria yang berbasis laporan polisi. Artinya, ini berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh penyidik, dengan tipologi konflik agraria antara perusahaan atau swasta dengan masyarakat di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Syahar tidak merinci lokasi 78 titik rawan konflik agraria tersebut. Namun, dia menyebut terdapat sejumlah tipologi konflik yang ditangani kepolisian.

Konflik tersebut antara lain terjadi antarmasyarakat, antara pemerintah dengan masyarakat, serta antara pemerintah dengan perusahaan.

Polri, kata Syahar, terus mendorong penyelesaian konflik agraria secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum pidana, perdata, maupun hak masyarakat adat.

Dengan pendekatan tersebut, Polri berharap penyelesaian konflik agraria dapat dilakukan secara lebih adil dan menyeluruh, tanpa mengesampingkan hak masyarakat dalam memperjuangkan kepemilikan maupun penguasaan tanah. (R)

Kapolri Tegaskan Komitmen Perkuat Penegakan Hukum dan Dukung Indonesia Emas 2045

Kapolri dan Menkomdigi Perkuat Sinergi Berantas Judi Online hingga Penipuan Digital

Operasi Patuh 2026, Polri Kedepankan Edukasi untuk Tekan Angka Kecelakaan

Korps Sabhara Baharkam Polri Bagikan 550 Paket Makanan Bergizi dan Tanam Pohon di Depok

Bareskrim Polri Bongkar Bisnis BBM Ilegal di Muratara, Puluhan Ribu Liter Solar Disita

Polri Gandeng GEKRAFS Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional