Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI, Persempit Ruang Gerak TPPO

Sementara itu, Plt Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza mengatakan, verifikasi lapangan dilakukan untuk memitigasi berbagai risiko serta menentukan langkah yang perlu dilakukan sebelum TPPO terjadi.

Menurut Heru, Sumut memiliki posisi strategis dalam agenda nasional pencegahan TPPO karena letak geografisnya yang berdekatan dengan sejumlah jalur mobilitas internasional.

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri per Agustus 2026, sebanyak 8.507 WNI yang bekerja di sektor penipuan daring telah dideportasi dari berbagai negara. Dari jumlah tersebut, 2.873 orang berasal dari Sumut atau sekitar sepertiga dari jumlah nasional.

"Mereka berkeyakinan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Untuk itu kami memastikan verifikasi lapangan seperti apa yang terjadi," ujar Heru.

Ia menegaskan, pencegahan TPPO membutuhkan sinergi lintas kementerian dan perangkat daerah. Peran pemerintah daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur, dinilai penting dalam memastikan upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat berjalan efektif.

"Oleh karena itu diperlukan sinergi lintas kementerian atau lintas satuan perangkat daerah yang memegang peran penting, serta peran dari gubernur dan wagub sebagai pimpinan tinggi di daerah," katanya. (P3)

Pemprov Sumut Ajak ASN Bijak Berinvestasi dan Kelola Keuangan untuk Masa Depan

Pemprov Sumut Berikan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 21.119 Pekerja Rentan

Pendapatan Sumut dalam P-APBD 2026 Naik Jadi Rp12,955 Triliun

Pemprov Sumut Targetkan Penyerahan Aset RSUD dr M Thomsen Nias Rampung 31 Oktober 2026

Pemprov Sumut Perkuat Akses Hukum hingga Desa, 713 dari 800 Kasus Berhasil Diselesaikan

PMI Manufaktur Indonesia Capai 52,4, Sektor Industri Terus Ekspansif