KPK Kawal Pembenahan Tata Kelola ASDP Pascapenindakan

Di Ketapang-Banyuwangi, tim meninjau proses ticketing, boarding, hingga keberangkatan kapal untuk melihat kesiapan integrasi manifest yang melibatkan operator, regulator, mitra kanal penjualan, dan masyarakat.

Di Surabaya, KPK memeriksa pengelolaan aset kapal pada anak perusahaan ASDP untuk memastikan penerapan prinsip good corporate governance (GCG) berjalan hingga tingkat anak usaha.

Sedangkan di Bitung, KPK mendalami tata kelola angkutan penyeberangan perintis dan penugasan angkutan barang di laut sebagai bahan masukan untuk memperkuat sistem pada 2026.

Budi menilai pengalaman bersama ASDP menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kesinambungan antara penindakan dan pencegahan, khususnya dalam menekan potensi penyimpangan di lingkungan BUMN.

"Pencegahan korupsi bukan sekadar menutup celah penyimpangan, melainkan memastikan setiap proses berjalan transparan, akuntabel, dan menghadirkan manfaat nyata," pungkas Budi. (R)

KPK Tekankan Integritas Kepala Daerah untuk Perkuat Kemandirian Daerah

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Kritis Melihat Privilege dan Prestasi

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Penjarakan Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini untuk Bentuk Generasi Berintegritas

KPK-LKPP Luncurkan AKPK PBJ, Perkuat Integritas Pengadaan Pemerintah