Jateng-BSSN Perkuat Kolaborasi Keamanan dan Kedaulatan Siber

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan keamanan siber dan mendukung penerapan pemerintahan digital di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan penting seiring semakin banyaknya layanan pemerintahan yang beralih ke sistem digital.

"Kita bicara pemerintahan digital tentu saja kita tidak bisa berdiri sendiri, dan tantangannya adalah masalah keamanan siber," kata Sumarno saat menerima kunjungan BSSN di Ruang Rapat Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada 21 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sumarno didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Lilik Henry Ristanto beserta jajaran. Sementara dari BSSN hadir Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Deputi III) BSSN Sulistyo.

Sumarno menyambut baik kunjungan BSSN dan berharap pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan pemerintahan digital di Jawa Tengah.

Menurutnya, BSSN memiliki kompetensi dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai ancaman serta tantangan keamanan siber.

"Kami merasa senang, dan mudah-mudahan nanti kolaborasi ke depan untuk pemerintahan digital di Jawa Tengah juga akan lebih maju," ujarnya dilansir dari laman Jatengprov.

Ia menegaskan, upaya menjaga keamanan siber tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi bersama BSSN. Kolaborasi perlu diperluas dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Kita bicaranya tidak hanya Pemprov Jateng, tapi juga dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, bahkan tidak hanya di sisi pemerintahan saja. Semua stakeholder di Jawa Tengah ini bisa bersama-sama berkolaborasi," katanya.

Sementara itu, Deputi III BSSN Sulistyo mengatakan, BSSN mendorong pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah di Jawa Tengah.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat keamanan siber, termasuk ketika terjadi insiden siber.

"Bagian dari cara kami berdua untuk menegaskan kembali komitmen bersama untuk membangun keamanan dan kedaulatan siber di wilayah Provinsi Jawa Tengah," ujar Sulistyo.

Menurutnya, forum tidak hanya melibatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, tetapi juga sektor nonpemerintahan yang memiliki ketergantungan terhadap sistem elektronik, seperti sektor kesehatan dan perbankan.

Selain memperkuat koordinasi, forum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi ancaman siber.

Sulistyo menambahkan, BSSN siap mendukung Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan pemerintahan digital.

Ia menekankan, digitalisasi layanan pemerintahan harus diikuti dengan penguatan sistem keamanan. Perlindungan diperlukan bukan hanya untuk menjaga data masyarakat, tetapi juga memastikan layanan publik tetap berjalan ketika terjadi serangan siber.

"Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber," pungkasnya.

Dengan penguatan kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah dan BSSN berharap ekosistem pemerintahan digital dapat berkembang secara aman, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan siber di seluruh wilayah Jawa Tengah. (R)

583 Polisi Kehutanan Ikuti Pendidikan Perdana di Pusdik Binmas Polri

Pemprov Jateng Buka Beasiswa Mahasantri dan Santri Penggerak 2026

Omzet Galeri UKM Jateng Tembus Rp439 Juta dalam Enam Bulan, Bakal Direbranding

Harga Garam Rakyat Anjlok, Pemprov Jateng Minta Petambak Tahan Penjualan

Mentan Amran Ungkap Kerugian Mafia Beras Bisa Capai Rp100 Triliun

UPTD PPA Kabupaten Semarang Resmi Beroperasi, 45 Kasus Kekerasan Tercatat hingga Juli 2026