Selain memperkuat koordinasi, forum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana berbagi informasi dan sumber daya dalam menghadapi ancaman siber.
Sulistyo menambahkan, BSSN siap mendukung Pemprov Jateng maupun pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan pemerintahan digital.
Ia menekankan, digitalisasi layanan pemerintahan harus diikuti dengan penguatan sistem keamanan. Perlindungan diperlukan bukan hanya untuk menjaga data masyarakat, tetapi juga memastikan layanan publik tetap berjalan ketika terjadi serangan siber.
"Mengingat layanan pemerintah, baik itu internal pemerintah maupun masyarakat, hampir semua sudah terdigitalisasi dan harus aman. Itu berarti kita melindungi tidak hanya data masyarakat, tetapi juga melindungi agar layanan publik itu tidak terganggu layanannya karena serangan siber," pungkasnya.
Dengan penguatan kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah dan BSSN berharap ekosistem pemerintahan digital dapat berkembang secara aman, sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan siber di seluruh wilayah Jawa Tengah. (R)
beritaTerkait
komentar