KPK dan Pemprov Sulut Perkuat Komunikasi Publik untuk Pencegahan Korupsi

"Di era digital, tantangan komunikasi publik semakin kompleks dengan berkembangnya berbagai kanal informasi, terutama media sosial dan media daring. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menjadi kekuatan bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi," jelas Tahlis.

Ia mendorong para pengelola komunikasi publik agar meningkatkan kemampuan dalam menyusun narasi, memilih kanal komunikasi, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan sesuai dengan karakter audiens.

Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi, Ferry Daud Liando, yang memberikan materi mengenai komunikasi publik yang partisipatif dan berdampak terhadap penguatan integritas daerah.

Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai pengelolaan konten media sosial pemerintah dari Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Biro Humas KPK, Chrystelina GS.

Materi diarahkan pada penyusunan pesan publik yang sederhana, menarik, mudah dipahami, serta pengembangan storytelling dan konten kreatif mengenai tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai integritas.

Sebagai bentuk tindak lanjut kolaborasi, KPK dan DKIPS Provinsi Sulawesi Utara turut menandatangani Komitmen Bersama untuk memperkuat jejaring diseminasi, pertukaran informasi, dan kampanye antikorupsi di daerah.

Kolaborasi juga diwujudkan melalui produksi podcast bertema "Pemanfaatan Komunikasi Publik dan Kanal Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan serta Mendukung Pencegahan Korupsi di Daerah".

Kegiatan tersebut turut diikuti Kepala DKIPS Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, serta jajaran pengelola komunikasi publik dari pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan tersebut, KPK dan Pemprov Sulut berharap berbagai kanal komunikasi publik, mulai dari media sosial, website pemerintah, PPID hingga kanal pengaduan, dapat dioptimalkan bukan hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai media edukasi, pelayanan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan korupsi. (R)

KPK-Lemhannas Perkuat Integritas Calon Pemimpin Nasional

KPK: Indeks Integritas Pendidikan 2026 Capai 73,30, Tata Kelola Masih Jadi Tantangan

KPK Libatkan Sejumlah Lembaga Bahas Standar Penghitungan Kerugian Negara

KPK Perluas Gerakan Antikorupsi di Lampung, Libatkan Kampus hingga Pelajar

KPK Ungkap Integritas Pendidikan Masih Hadapi Sejumlah Tantangan

KPK Ajak Generasi Muda Berani Bersuara Lewat Karya Kreatif