Rabu, 19 Agustus 2026

Polri Perkuat Sistem Pengaduan Kontinjensi Berbasis Digital untuk Percepat Respons Keamanan

Rabu, 19 Agustus 2026 19:15 WIB
Polri Perkuat Sistem Pengaduan Kontinjensi Berbasis Digital untuk Percepat Respons Keamanan
Polri mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital guna mempercepat dan meningkatkan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Jakarta (buseronline.com) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mendorong transformasi pelayanan publik berbasis digital guna mempercepat dan meningkatkan ketepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Dilansir dari laman Humas Polri, langkah tersebut salah satunya diwujudkan melalui proyek perubahan yang digagas Kombes Pol Hari Brata SIK MH dengan tajuk "Membangun Manajemen Pengaduan Kontinjensi Responsif Terintegrasi sebagai Resiliensi Keamanan Nasional."

Proyek perubahan ini dilatarbelakangi semakin kompleksnya dinamika keamanan nasional seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan konektivitas digital.

Di sisi lain, masyarakat kini semakin aktif memanfaatkan kanal digital untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Melalui inovasi tersebut, pengaduan masyarakat tidak lagi dipandang sekadar sebagai layanan administratif. Informasi yang diterima diarahkan menjadi sumber informasi strategis untuk mendukung deteksi dini, intelijen taktis, percepatan respons, hingga pengambilan keputusan operasional Polri.

"Pengaduan masyarakat harus kita kelola bukan hanya sebagai laporan yang masuk, tetapi menjadi informasi strategis yang dapat mendukung deteksi dini dan mempercepat respons Polri. Karena itu, sistemnya harus responsif, terintegrasi, realtime, dan mampu mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat," kata Hari Brata dalam keterangannya di Jakarta, pada 17 Agustus 2026.

Proyek tersebut mencakup penguatan kebijakan, penyusunan SOP Quick Response, pengembangan Dashboard Monitoring Pengaduan Kontinjensi Realtime, serta peningkatan koordinasi lintas fungsi dan lintas instansi.

Selain itu, dikembangkan prototype dashboard yang mengintegrasikan data pengaduan masyarakat secara cepat, akurat, dan terpusat. Sistem ini juga diarahkan untuk menyempurnakan Daily Operating Reporting System (DORS) yang telah dimiliki Polri.

Dengan pengembangan tersebut, pengelolaan informasi tidak hanya mencakup kejadian atau kejahatan konvensional, tetapi juga berbagai kejadian kontinjensi yang membutuhkan penanganan cepat.

Integrasi sistem memungkinkan informasi mengenai kejadian kontinjensi diterima dan direspons lebih cepat, termasuk melalui mekanisme pengerahan personel maupun pasukan untuk melakukan mitigasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya eskalasi dan meminimalkan dampak yang lebih besar.

"Transformasi ini kita bangun untuk memastikan setiap pengaduan yang memiliki potensi kontinjensi dapat segera diterima, diverifikasi, didistribusikan kepada fungsi yang tepat, ditindaklanjuti, dan dimonitor. Dengan begitu, pengaduan masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem early warning Polri," ujar Hari Brata.

Tak hanya mengandalkan teknologi, proyek perubahan tersebut juga menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satunya melalui workshop pelayanan pengaduan kontinjensi serta penyusunan komitmen bersama dalam penanganan pengaduan lintas fungsi secara terintegrasi.

Polri sendiri telah memiliki sejumlah modal pendukung, antara lain layanan Call Center 110, Dumas Presisi, command center, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, serta sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan pengaduan dan pengendalian operasional.

Hari Brata menegaskan, keberhasilan transformasi manajemen pengaduan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kesiapan personel, kesamaan pola kerja, standar operasional yang jelas, koordinasi lintas fungsi, serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting.

"Teknologi adalah salah satu instrumen. Yang tidak kalah penting adalah kesiapan personel, kesamaan pola kerja, koordinasi lintas fungsi dan kolaborasi dengan stakeholder. Semua harus bergerak dalam satu sistem agar respons terhadap pengaduan masyarakat benar-benar cepat dan terintegrasi," tuturnya.

Melalui proyek perubahan tersebut, Polri diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pengaduan kontinjensi yang cepat, responsif, terintegrasi, dan profesional.

Transformasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung resiliensi keamanan nasional dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks dan berkembang cepat. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Kapolri Tinjau Posko Pengungsi di Manggarai Tengah, Pastikan Kebutuhan Korban Gempa Terpenuhi
Polri Kerahkan 10 K9 SAR ke Flores untuk Percepat Pencarian Korban Gempa
Polri Kerahkan 260 Personel untuk Tangani Dampak Gempa M7,7 di Flores
Korlantas Polri Perkuat Akurasi Data BMN melalui Sinkronisasi SAKTI 2026
Stand Korsabhara Baharkam Polri Jadi Magnet Pengunjung Indo Security 2026
Bareskrim Bongkar Dua Jaringan Judi Online Internasional
komentar
beritaTerbaru