KPK Dorong ATR/BPN Perkuat Integritas untuk Tutup Celah Korupsi

Bogor (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat tata kelola dan integritas guna menutup celah korupsi di sektor agraria dan pertanahan.

Dilansir dari laman KPK, dorongan tersebut disampaikan setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 Kementerian ATR/BPN mencatat skor 71,30 atau masih berada dalam kategori Rentan. Angka itu turun 4,58 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 75,88.

Penguatan integritas dilakukan KPK melalui Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (PRESTASI) bagi jajaran Kementerian ATR/BPN. Kegiatan tersebut berlangsung pada 11-14 Agustus 2026 di BPSDM Kementerian ATR/BPN, Bogor, Jawa Barat, dan diikuti 40 peserta yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan kompleksitas tata kelola agraria dan pertanahan harus diimbangi dengan sistem pencegahan korupsi yang kuat.

Menurutnya, sektor agraria dan pertanahan berkaitan langsung dengan pelayanan publik, investasi, pengelolaan aset hingga penerimaan negara. Karena itu, penguatan integritas menjadi hal penting untuk memastikan pelayanan berjalan transparan dan akuntabel.

"Pembenahan tata kelola pertanahan harus menjadi prioritas bersama, karena pengelolaan tanah dan ruang yang tertib akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Ibnu.

Ia menilai tata kelola pertanahan yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat mempercepat proses perizinan, mempermudah kegiatan usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor.

KPK mencatat sektor agraria dan pertanahan memiliki sejumlah titik rawan yang perlu diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan pengawasan.

Risiko tersebut antara lain tercermin dalam sejumlah perkara korupsi, termasuk kasus suap dan gratifikasi terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) serta perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN dan Kanwil BPN Jawa Timur.

Hasil SPI 2025 dinilai dapat menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk melakukan evaluasi dan memperkuat sistem pencegahan korupsi.

Dari tujuh dimensi komponen internal yang diukur, sosialisasi antikorupsi menjadi dimensi dengan nilai terendah, yakni 75,15. Sementara itu, skor SPI ATR/BPN sebesar 71,30 juga berada di bawah indeks nasional yang mencapai 72,32.

Ibnu mengatakan kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemahaman dan internalisasi nilai integritas secara konsisten di lingkungan organisasi.

"Budaya integritas harus dimulai dari tone from the top, karena keteladanan pimpinan menjadi kunci untuk membangun ekosistem organisasi yang berintegritas," tegasnya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan penguatan kapasitas melalui program PRESTASI harus diikuti pembenahan internal secara menyeluruh.

Pembenahan tersebut mencakup penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) dan percepatan transformasi organisasi agar pelayanan pertanahan semakin cepat, mudah, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Peran KPK penting untuk membantu mendeteksi sekaligus menutup celah korupsi dalam sistem pelayanan pertanahan yang tengah bertransformasi," kata Nusron.

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Kritis Melihat Privilege dan Prestasi

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Penjarakan Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini untuk Bentuk Generasi Berintegritas

KPK-LKPP Luncurkan AKPK PBJ, Perkuat Integritas Pengadaan Pemerintah

KPK Tahan Pejabat Bea Cukai, Diduga Terima Setoran Rp3,25 Miliar

KPK Tangkap Rektor Unsoed, Diduga Terlibat Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru