KPK Libatkan Keluarga Pejabat Pemprov Jabar untuk Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

Cimahi (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui pelibatan keluarga pejabat dalam upaya pencegahan korupsi.

Dilansir dari laman KPK, langkah ini dinilai penting karena keluarga memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi dan mencegah potensi penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang digelar bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Jumat.

Kegiatan bertema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi" itu diikuti pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jawa Barat, seperti kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan, bersama pasangan masing-masing.

Ibnu mengatakan, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan terdekat yang berperan penting dalam membangun sekaligus menjaga integritas seorang pejabat.

"Yang harus dibentengi bukan hanya pribadi pejabatnya, tetapi juga pasangannya. Keluarga yang berintegritas akan mendorong kita hidup sesuai kemampuan dan penghasilan. Pasangan harus menjadi pengingat utama agar tidak melakukan korupsi," kata Ibnu.

Ia menilai dukungan keluarga dapat menjadi benteng yang mencegah seseorang terjerumus dalam praktik korupsi. Sebaliknya, tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai kemampuan finansial dapat menjadi pemicu terjadinya penyimpangan.

Karena itu, KPK mendorong pasangan pejabat untuk menjadi mitra yang saling mengingatkan, menjaga pola hidup sederhana, serta memperkuat komitmen menolak korupsi dan gratifikasi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menegaskan bahwa integritas harus menjadi pegangan seluruh pejabat beserta keluarganya selama menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat.

"Agar tetap berintegritas, tidak ada niat melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Harapannya, seluruh pejabat dapat mengakhiri masa jabatannya dengan baik," ujar Erwan.

Menurutnya, pelibatan pasangan dalam pendidikan antikorupsi merupakan langkah preventif yang penting. Ia berharap tidak ada tuntutan gaya hidup dari keluarga yang justru membebani pejabat hingga membuka peluang terjadinya korupsi.

Ibnu menambahkan, upaya menciptakan ekosistem antikorupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, tokoh agama, tenaga pendidik, hingga masyarakat luas.

Melalui program Keluarga Berintegritas, KPK berharap nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diterapkan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga menjadi budaya yang tumbuh dan mengakar dalam kehidupan keluarga para pejabat publik. (R)

KPK Perkuat Jejaring Guru Penggerak Integritas Lewat SATRIA 2026

Pemprov Jabar Bakal Gabungkan Sejumlah OPD, Dedi Mulyadi: Struktur Sedikit, Fungsi Banyak

GIIAS Bandung 2026 Resmi Dibuka, Dorong Pertumbuhan Industri Otomotif Jawa Barat

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

Disdik Jabar Terbitkan Edaran Kewaspadaan Erupsi Gunung Anak Krakatau

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat