KPK-Kemendagri Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

"Yang harus dibangun adalah integritas. Potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan harus dicegah sejak awal sehingga capaian MCSP dan SPI terus meningkat," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Kemendagri telah membangun berbagai instrumen pengawasan, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah. "Kami meminta bantuan KPK demi memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah," kata Tito.

Ia menjelaskan, kolaborasi ke depan akan diperluas dengan melibatkan kepala daerah, DPRD, serta OPD yang membidangi sektor-sektor strategis seperti pekerjaan umum, kesehatan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.

Melalui sinergi tersebut, KPK dan Kemendagri berharap tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi, menurut KPK, tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditindak, tetapi juga dari semakin banyaknya daerah yang mampu membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. (R)

KPK Pastikan Barang Rampasan Tak Laku Lelang Tetap Bisa Dimanfaatkan

KPK Perkuat Jejaring Guru Penggerak Integritas Lewat SATRIA 2026

Aksi Pencegahan Korupsi 2025–2026 Capai 67,49 Persen

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat

KPK Ajak Masyarakat Berani Berubah dan Lawan Korupsi Lewat Kawan Aksi

KPK Kawal Pembenahan Tata Kelola ASDP Pascapenindakan