KPK-Kemendagri Perkuat Sinergi Cegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

"Yang harus dibangun adalah integritas. Potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan harus dicegah sejak awal sehingga capaian MCSP dan SPI terus meningkat," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan Kemendagri telah membangun berbagai instrumen pengawasan, termasuk Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), untuk mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah. "Kami meminta bantuan KPK demi memperkuat upaya pencegahan korupsi di pemerintahan daerah," kata Tito.

Ia menjelaskan, kolaborasi ke depan akan diperluas dengan melibatkan kepala daerah, DPRD, serta OPD yang membidangi sektor-sektor strategis seperti pekerjaan umum, kesehatan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, manajemen pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran.

Melalui sinergi tersebut, KPK dan Kemendagri berharap tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Keberhasilan pemberantasan korupsi, menurut KPK, tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang ditindak, tetapi juga dari semakin banyaknya daerah yang mampu membangun sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. (R)

KPK Libatkan Keluarga Pejabat Pemprov Jabar untuk Perkuat Integritas dan Cegah Korupsi

KPK Dorong Pemkab TTU Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi

KPK Ajak Aparatur Peradilan Perkuat Integritas demi Wujudkan Penegakan Hukum yang Bersih

KPK Tanamkan Nilai Antikorupsi kepada Anak Lewat Edukasi Interaktif pada HAN 2026

KPK Tegaskan Pencegahan Jadi Kunci Pemberantasan Korupsi, Gelar Roadshow JNBA di TTU

KPK Libatkan Generasi Muda Perkuat Budaya Antikorupsi Lewat SINTESIS 2026