KPK dan ANRI Resmi Luncurkan Pusdankor, Jadikan Arsip Sejarah sebagai Senjata Pencegahan Korupsi

Jakarta (buseronline.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memperkuat strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan sejarah dengan meluncurkan Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi (Pusdankor).

Dilansir dari laman KPK, pusat studi yang diresmikan di Kantor ANRI, Jakarta, Selasa, tersebut menjadi wadah edukasi publik yang memanfaatkan arsip autentik perjalanan pemberantasan korupsi sebagai sumber pengetahuan, penelitian, dan pembelajaran nilai-nilai integritas.

Melalui Pusdankor, masyarakat, akademisi, peneliti, serta aparat penegak hukum dapat mempelajari berbagai catatan sejarah mengenai pola, dampak, dan dinamika pemberantasan korupsi dari masa ke masa. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran publik agar praktik korupsi tidak kembali terulang.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengatakan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum. Sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), korupsi membutuhkan strategi menyeluruh melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Mencegah lebih baik daripada mengobati. Penindakan adalah proses mengobati, sedangkan saat ini kita berada di jalur pendidikan dan pencegahan," ujar Ibnu.

Menurutnya, Pusdankor menjadi ruang pembelajaran yang menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak luas dan berkepanjangan, bukan hanya terhadap negara, tetapi juga terhadap kehidupan sosial masyarakat. "Jika mental antikorupsi sudah tertanam, celah hukum sekecil apa pun tidak akan dieksploitasi," tegasnya.

Kepala ANRI, Mego Pinandito, menyampaikan bahwa pemanfaatan arsip sebagai sumber pembelajaran terus diperkuat melalui transformasi digital. Berbagai arsip berbentuk dokumen kertas maupun film analog secara bertahap dikonversi ke format digital dengan tetap menjaga keaslian informasi.

ANRI juga mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membantu analisis arsip sehingga informasi sejarah pemberantasan korupsi dapat lebih mudah diakses masyarakat.

"Tantangannya bukan hanya digitalisasi, tetapi juga menerjemahkan arsip kolonial berbahasa Belanda dan dokumen lintas zaman menjadi narasi yang relevan bagi masyarakat," kata Mego.

Direktur Layanan dan Pemanfaatan Arsip ANRI, Eli Ruliawati, menjelaskan bahwa Pusdankor dirancang sebagai pintu utama bagi publik untuk mengakses dokumentasi sejarah, data ilmiah, serta berbagai informasi mengenai upaya membangun integritas bangsa.

Pemerintah Dorong Investasi Berkualitas untuk Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

KPK Kawal Pembenahan Tata Kelola ASDP Pascapenindakan

KPK Tekankan Integritas Kepala Daerah untuk Perkuat Kemandirian Daerah

Pertamina Perkuat Ketahanan Energi dan Kembangkan Bisnis Rendah Karbon

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

Kemenkes dan CEPI Uji Kesiapan Indonesia Hadapi Ancaman Pandemi Baru