KPK Siap Tarik Kembali Aset Rampasan Korupsi yang Tak Dirawat

"Kalau Rp2,2 triliun ini bisa diakomodir dan terealisasi, kami bisa melaksanakan semua kegiatan di unit kerja lebih fleksibel. Kalau sekarang kami tahan-tahan," ujarnya.

KPK menilai usulan anggaran tersebut merupakan investasi strategis negara untuk mencegah dan menekan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Anggaran tambahan akan digunakan untuk memperkuat intelijen finansial, pelacakan aset hasil korupsi, digitalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI), Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), serta pengembangan program pendidikan antikorupsi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap penguatan postur anggaran KPK. Menurutnya, tantangan pemberantasan korupsi saat ini semakin kompleks, termasuk melibatkan teknologi canggih dan jaringan lintas negara.

KPK berharap dukungan DPR dapat memperkuat kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara efektif, sekaligus memastikan aset-aset negara yang berhasil diselamatkan dari para koruptor dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik. (R)

Anggota Komisi IX DPR RI Dorong Keluarga Indonesia Terencana untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

KPK-Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Dibekali Kompetensi Antikorupsi

KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026

KPK dan CAC Timor Leste Perkuat Kerja Sama Lewat Benchmarking Sistem LHKPN

KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Calon Pemimpin Pertamina

Dewas KPK Siapkan Aturan Baru, Sanksi Finansial bagi Pelanggar Etik Akan Diperberat