Pemerintah Cabut 2.231 Izin Distributor Pupuk Bermasalah, Mafia Pangan Dibersihkan

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah terus memperkuat langkah pemberantasan mafia pangan dengan melakukan pembenahan menyeluruh pada sistem distribusi pangan dan pupuk nasional.

Dilansir dari laman Kementan, salah satu langkah tegas yang dilakukan ialah mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari reformasi besar tata kelola pupuk nasional yang dijalankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman guna memastikan pupuk subsidi benar-benar diterima petani yang berhak serta menutup celah permainan mafia distribusi.

"Mafia pangan tidak cukup hanya ditindak. Sistemnya juga harus dibersihkan. Karena itu kami benahi distribusinya, kami sederhanakan tata kelolanya, kami perkuat pengawasannya, dan kami cabut izin pihak-pihak yang merugikan petani," ujar Mentan Amran dalam keterangannya, Minggu.

Pembenahan tersebut dilakukan seiring pengungkapan berbagai kasus mafia pangan yang selama ini merugikan petani dan masyarakat.

Sepanjang 2024 hingga 2026, Satgas Pangan Polri menangani 92 kasus mafia pangan yang terdiri atas 46 kasus beras, 16 kasus minyak goreng, 27 kasus pupuk, serta tiga kasus internal.

Dari pengungkapan itu, sebanyak 77 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Khusus di sektor pupuk, Kementerian Pertanian menindak tegas distributor dan pengecer yang terbukti melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pemerintah juga mengungkap praktik peredaran pupuk palsu dengan kandungan unsur hara nihil yang menyebabkan gagal panen dan menimbulkan kerugian petani hingga Rp3,3 triliun.

Menurut Mentan Amran, reformasi tata kelola pupuk menjadi langkah strategis untuk memutus rantai permainan mafia distribusi yang selama ini memanfaatkan panjangnya rantai birokrasi dan lemahnya pengawasan.

"Kami ingin petani mendapatkan pupuk dengan mudah, cepat, dan sesuai haknya. Jangan sampai ada lagi permainan distribusi yang menyusahkan petani," katanya.

Selain pencabutan izin distributor bermasalah, pemerintah juga memperkuat reformasi distribusi pupuk melalui digitalisasi sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Sistem ini mencatat data petani, luas lahan, komoditas, hingga kebutuhan pupuk secara digital sehingga distribusi menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.

"Digitalisasi membuat distribusi lebih transparan dan tepat sasaran. Kami ingin subsidi benar-benar diterima petani yang berhak," ujar Mentan Amran.

Pemerintah turut melakukan deregulasi dan penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi agar akses petani semakin mudah. Pada era Presiden Prabowo Subianto, sebanyak 145 regulasi terkait penyaluran pupuk dipangkas untuk mempercepat tata kelola pupuk subsidi.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi hingga 20 persen untuk sejumlah jenis pupuk utama seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus, ZA, dan pupuk organik.

Mentan Amran menegaskan reformasi distribusi dan deregulasi pupuk merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga produksi pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

"Kalau pupuk mudah diperoleh dan distribusinya bersih, produksi meningkat, petani untung, dan pangan nasional semakin kuat. Itu tujuan utama yang terus kami perjuangkan," tegasnya.

Kementerian Pertanian memastikan pengawasan distribusi pupuk dan pangan akan terus diperketat melalui sinergi bersama Satgas Pangan, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan lapangan guna memastikan tidak ada ruang bagi mafia pangan bermain di sektor strategis nasional. (R)

Kementan Siapkan Anggaran Rp3,6 Triliun untuk Jawa Timur, Perkuat Peternakan dan Ketahanan Pangan

Pemerintah Targetkan Tambah 600 Ribu Sapi Perah hingga 2029

Mentan Amran Siapkan Beasiswa bagi 20 Mahasiswa Palestina

Kementan Percepat Infrastruktur Air Pertanian, Jaga Produksi dan Tingkatkan Indeks Pertanaman

Pemerintah Siapkan Rp17 Triliun untuk Bangun Ekosistem Peternakan Terintegrasi

Kementan Siapkan hingga 2 Juta Hektare untuk Pengembangan Bioetanol Nasional